SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan Provinsi Banten menuju wilayah pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, dan bersih.
“Bersyukur dan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten dalam MCP (Monitoring Centre for Prevention) Korsupgah (Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Provinsi Banten menuju wilayah Pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, dan bersih,” ujarnya dalam telekonferensi Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Tahun 2021 Komisi KPK di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No.158, Kota Serang, Rabu (24/2/2021).
“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Banten mengalami peningkatan yang signifikan, tahun ini mencapai 91,76%,” lanjutnya seperti dikutip dari media sosial resminya.
Dia juga mengapresiasi kinerja kepala daerah di Banten yang akuntabel, bertangung jawab, dan bersih.
“Sebagai Gubernur, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras para Bupati/Walikota untuk menuju wilayah Provinsi Banten dengan pemerintah yang akuntabel, bertangung jawab, dan bersih. Insya Allah bisa diwujudkan di bumi Banten ini. Alhamdulillah, sekarang pemerintahan di Banten sudah berubah,” tegas Gubernur.
Di tahun 2021, kata dia, terdapat sembilan hal yang perlu mendapat perhatian dalam program pencegahan korupsi yakni optimalisasi aplikasi perencanaan APBD, penyelenggaraan perizinan, sertifikasi aset, pemenuhan tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pajak daerah, implementasi penyederhanaan birokrasi melalui konversi jabatan struktural menjadi fungsional, implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, implementasi PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Inspektorat, serta implementasi Omnibus Law tentang kemudahan investasi daerah.
(Red)
