SERANG – Warga Kelurahan Unyur meminta PT KAI atau Pemerintah Pusat untuk segera memberikan izin dalam penyelesaian pembangunan frontage yang berada di jalur alternatif Kecamatan Serang – Kasemen. Bahkan warga akan melakukan aksi bangun jalan secara swadaya, jika aspirasinya tak dikabulkan.
Hal itu terungkap dalam audiensi yang dilakukan oleh Forum RW Kelurahan Unyur, dengan Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri. Dalam audiensi itu, Forum RW Kelurahan Unyur juga menyampaikan aspirasi terkait dengan drainase yang ada di Kelurahan Unyur.
Ketua Forum RW Kelurahan Unyur, Nana Heryatna, mengatakan bahwa jalur yang melalui frontage tersebut merupakan jalur alternatif, apabila jembatan Trondol mengalami kemacetan. Namun, kondisi frontage itu sangat tidak layak, dan membahayakan pengguna jalan.
Padahal menurutnya, jalur yang mengarah ke frontage, sudah dibangun sebelumnya oleh Pemkot Serang dengan dilakukan betonisasi. Akan tetapi, betonisasi itu menyisakan sekitar 5 meter masing-masing di kedua sisi yang belum tersentuh oleh pembangunan, akibat tidak kunjung diberikan izin oleh PT KAI.
“Infonya itu karena ada hambatan dari PT KAI. Nah kami masyarakat Unyur itu sangat membutuhkan frontage tersebut dalam rangka sarana transportasi, jalur hilir mudik masyarakat,” ujarnya usai melakukan audiensi dengan Hasan Basri, Kamis (10/11/2022).
Nana mengatakan bahwa pihaknya berencana melakukan aksi bersama dengan seluruh warga Kelurahan Unyur, untuk memprotes kondisi tersebut. Aksi akan dilakukan dengan membangun frontage dengan swadaya masyarakat, pada 19 November mendatang.
“Kami dengan seluruh warga masyarakat akan swadaya, membeli batu split kemudian material lainnya, sehingga tersambung jalannya. Supaya ini seperti jalan lainnya yang ketika melewati rel, ada jalannya. Saya rasa ini juga jalan yang legal karena sudah dibangun oleh Pemkot Serang,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu sebagai bentuk protes sekaligus membantu Pemkot Serang dalam menyelesaikan pembangunan frontage, yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung selesai tersebut. “Kami masyarakat akan turun untuk membantu Pemkot Serang dengan membawa material sendiri,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengaku akan menyediakan sendiri petugas yang menjaga frontage tersebut, apabila Dinas Perhubungan (Dishub) baik Kota Serang maupun Provinsi Banten, tidak mau menyediakan petugas untuk berjaga di sana.
“Untuk pos penjaga kereta api, jika Pemkot Serang atau Provinsi tidak mau menyediakan, maka kami warga siap untuk membantu per KK membayar Rp500 untuk membantu membayar petugas tersebut setiap bulannya,” jelasnya.
Diakui Nana, pemerintah telah menjanjikan pembangunan fly over di jalur tersebut. Namun, pembangunan itu akan dilakukan sekitar 5 tahun mendatang.
“Kalau memang mau dibangun, ya kami bersyukur. Tapi kebutuhannya sekarang ini, maka kami meminta untuk segera dibangun terlebih dahulu jalannya,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan bahwa Pemkot Serang sudah lama mengirimkan surat permohonan izin untuk melakukan pembangunan frontage Unyur tersebut. Namun, izin itu tidak kunjung dikeluarkan.
“Anggaran sudah disiapkan, bahkan Dinas PUPR sudah menyatakan jika izin keluar, saat itu juga material kita turunkan. Artinya anggaran sudah siap, tapi izin belum keluar. Kalau kita memaksakan untuk dibangun, akan menjadi masalah juga, “ujarnya.
Ia menuturkan, rencana aksi bangun jalan secara swadaya tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat. Jika memang itu merupakan jalan yang terbaik, maka pihaknya pun tidak bisa melarang. Namun, upaya untuk berkoordinasi dengan pusat dan PT KAI akan terus dilakukan.
“Ya itu konsekuensi kalau pemerintah tidak peka, tidak respon, maka akan dianggap masyarakat bisa membangun sendiri tanpa kehadiran pemerintah. Mereka urunan untuk membeli material, bahkan menggaji petugas yang berjaga, “ujarnya. (Dhe/Red)
