SERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten kembali mengeluarkan hasil survey terkait jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 mencapai 826,13 ribu orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 12,11 ribu orang.
Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 3,53 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 6,17 persen, meningkat 0,01 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,07 persen poin terhadap September 2022.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022-Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 37 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 40,5 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,89 persen menjadi 6,00 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 7,29 persen menjadi 6,79 persen.
Terkait hasil survey BPS, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan hal tersebut merupakan hasil kinerja semua pihak, dan diharapkan hal tersebut dapat terus ditekan kedepannya.
“Tadi kita mendapatkan rilis dari BPS bahwa kemiskinan di Banten menurun 0,07 poin dan itu cukup signifikan atas berbagai ikhtiar kita dalam rangka kinerja pembangunan,” kata Muktabar, Senin (17/7/2023).
Muktabar juga menyampaikan, penekanan angka kemiskinan menjadi salah satu konsentrasi dari Presiden Joko Wododo, oleh karena itu pihaknya secara konsisten menjalankan tugas-tugas dalam berupaya menurunkan angka kemiskinan.
“Tentu kita tidak berpuas diri dengan penurunan itu, karena pada dasarnya itu terus harus kita tekan serendah-rendahnya. Dan ini merupakan hasil kerja bersama semua stakeholder,” katanya.
Selanjutnya, Muktabar juga menuturkan untuk di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan Forkopimdanya dan stakeholder lainnya terus bersama-sama berupaya mewujudkan stabilitas daerah.
“Lantaran stabilitas daerah itu berkaitan erat dengan langkah-langkah kerja kita baik dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan lain-lain,” imbuhnya.
“Termasuk dalam rangka meningkatkan investasi dan menjaga inflasi,” sambungnya.
Selain itu, kata Al Muktabar, saat ini juga pihaknya tengah mengedepankan reformasi birokrasi tematik sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat.
“Hal-hal seperti inilah yang terus kita giatkan secara bersama-sama dengan kompak dan harapannya kita akan terus makin meningkatkan pencapaian kita untuk menekan angka kemiskinan,” tandasnya.
Sebelumnya, BPS Provinsi Banten menuturkan pada Maret 2023, Persentase penduduk miskin perkotaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan September 2022, dimana pada September 2022 persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 5,89 persen, naik menjadi 6,00 persen pada Maret 2023.
Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 7,29 persen, turun menjadi 6,79 persen pada Maret 2023.
Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan naik sebanyak 36,99 ribu orang dari 586,21 ribu orang pada September 2022 menjadi 623,19 ribu orang pada Maret 2023.
Sedangkan, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 40,52 ribu orang dari 243,45 ribu orang pada September 2022 menjadi 202,93 ribu orang pada Maret 2023.
Selanjutnya BPS Provinsi Banten menyampaikan, untuk Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp618.721,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp448.240,- (72,45 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp170.481,- (27,55 persen).
Selain itu, BPS Banten juga menuturkan pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,92 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp3.044.107,-/rumah tangga miskin/bulan. (Mir/Red)
