SERANG – Beberapa warga Kampung Lebak Waringin, Desa Sigedong, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang menolak wacana pembuatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di kampungnya.
Ketua RT 05, Kismi Suwirto mengatakan dirinya menolak sejak awal muncul wacana pembuatan TPA tersebut. Alasannya menolak ia mengkhawatirkan bau dan dampat penyakit yang ditimbulkan TPA.
Warga bahkan membuat petisi untuk menolak pembuatan TPA tersebut kepada Kepala Desa Sigedong. Sejauh ini protes belum dilayangkan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang.
“Benar itu protes di mana-mana udah, rencana (protes ke DLH) udah tapi belum,” kata Kismi.
Ia mengatakaan sekitar 70 persen warga kampung Lebak Waringin menolak pembuatan TPA tersebut. Kismi juga menolak karena tidak adanya komunikasi yang baik dari pihak desa kepada warga setempat.
“Jangan di sini (pembuatan TPA) gitu doang. Pertama dampak dari bau terus kedua lingkungan kita aja ini udah nggak bersih dicampur gitu makin nggak bersih,” imbuhnya.
Salah satu warga sekitar yang menolak, Amar menuturkan warga menolak sejak ada sosialisasi dari Pemkab Serang saat sebelum bulan puasa.
Mereka kemudian membuat petisi yang berisi tandatangan sekitar 100 orang warga yang menolak pembangunan TPA ke kepala desa. Tapi kata Amar petisi itu tidak dikirim ke Bupati atau Kecamatan oleh kepala desa.
Amar mengkhawatirkan bau serta ancaman penyakit dari TPA tersebut. “Selain bau nanti jiga untuk kedepan anak cucu kita mengundang penyakit lah kalau sampah mah gitu,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala DLH Kabupaten Serang, Prauri mengatakan ada kekeliruan pemahaman warga mengenai TPA. Katanya TPA bukan tempat menumpuk sampah melainkan akan ada pengolahan sampah menjadi nilai ekonomi seperti pupuk, bahan bakar dan lain lain.
Mengenai penolakan tersebut pihaknya mengaku akan terus melakukan sosialisasi agar warga paham mengenai TPA dan tidak salah memahaminya lagi.
“Agar masyarakat paham aja dulu, (akan terus melakukan) sosialisasi. Kalau jadi bahan bakar kan bisa jadi uang punya nilai ekonomi,” kata Prauri kepada Bantennews.co.id
Terkait ganti rugi lahan, Prauri mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemilik lahan yang akan dijadikan TPA.
“Kalau pemilik lahan mah udah siap dia mau aja kalau harganya cocok,” imbuhnya.
(Dra/red)
