PANDEGLANG – Rencana Pemerintah Pusat yang akan merelokasi korban gempa bumi yang rumahnya rusak berat sepertinya tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, ada beberapa warga yang menolak untuk direlokasi ke tempat baru.
Penolakan dari warga diutarakan langsung oleh Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban. Katanya, pemerintah berusaha mencarikan solusi yang terbaik bagi warga yang terdampak gempa dengan merelokasi mereka, namun ada warga yang menolak rencana tersebut.
“Jadi gini, masyarakat itu tidak mau direlokasi jadi kami ngambil langkah melalui ibu Mensos, kami sudah sepakat tadi ibu Mensos bicara dengan saya kalau Kemensos akan mendistribusikan tenda kecil, jadi rumah yang rusak berat atau warga yang akan direlokasi itu tahap pertama akan diberikan tenda karena masyarakat tidak mau jauh dari rumahnya khawatir barang-barangnya hilang dan lain sebagainya,” terang Tanto usai kunjungan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin di Desa Munjul, Kamis (20/1/2022).
Padahal kata Tanto, sebelum Kemensos memberikan tenda darurat ukuran 4×4 meter untuk para korban dari Pemkab Pandeglang sudah membuat tenda terpusat untuk warga, namun mereka tidak mau menempati lokasi itu.
“Kemarin kami sudah mendirikan tenda terpusat tapi masyarakatnya tidak mau di situ, jadi solusinya Kemensos menyediakan tenda dan Pemkab Pandeglang yang mendistribusikan. Nah nanti mekanismenya dibuat berita acara antara Pemkab dengan korban khususnya korban yang rumahnya rusak berat,” bebernya.
Tanto melanjutkan, langkah Pemkab ke depan yang akan diambil ialah mendata kembali nama-nama korban gempa yang sudah diverifikasi ulang untuk mendapatkan bantuan.
“Selanjutnya kami akan mendata yang sudah terverifikasi rumah rusak ringan, sedang, berat. Ini diverifikasi dan kami serahkan ke pemerintah pusat, BNPB dan nanti solusinya apakah BNPB cukup memberikan insentif saja kepada korban atau dicarikan tempat seperti Huntap, nah itu langkah selanjutnya nunggu keputusan dari BNPB,” tutupnya. (Med/Red)
