SERANG – Walikota Serang, Syafrudin mengaku ogah melakukan perhitungan indeks kebahagiaan warganya. Hal itu dikarenakan menurutnya, indeks kebahagiaan tidak penting, apalagi untuk menjadi rujukan pengeluaran kebijakan bagi Pemkot Serang.
Kata Syafrudin, survei indeks kebahagiaan warga Kota Serang tidak penting dilakukan.
“Mungkin saja jika memang ingin, Pemkot Serang meminta untuk membuat pencarian indeks kebahagiaan, tapi menurut saya itu tidak penting,” ujar Syafrudin usai silaturahmi dengan BPS Kota Serang, Selasa (11/1/2022).
Menurutnya, Pemkot Serang membutuhkan data statistik yang mampu dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan. Seperti data statistik mengenai inflasi yang terjadi di Kota Serang.
“Kalau inflasi itu penting. Karena untuk mengukur harga, kemudian mengukur kesejahteraan masyarakat. Jadi kami membutuhkan data yang bisa dijadikan rujukan penyusunan kebijakan,” terangnya.
Maka dari itu, pihaknya pun mengapresiasi silaturahmi yang dilakukan oleh BPS Kota Serang, yang melaporkan bahwa dalam waktu dekat akan ada publikasi yang dikeluarkan, yakni Kota Serang Dalam Angka tahun 2021.
“Itu memang baru laporan, saya sendiri belum baca. Bagaimana kondisi di setiap kecamatan pun belum saya baca. Dari sana terlihat berbagai data yang dibutuhkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Serang, Faizin, mengatakan bahwa BPS di tingkat kota/kabupaten memang tidak menghitung indeks kebahagiaan masyarakat. Alasannya, terdapat beberapa faktor yang membuat perhitungan itu tidak cocok dilakukan di tingkat kota/kabupaten.
“Survei tentang kebahagiaan itu hanya sampai provinsi. Jadi angka kota dan kabupaten itu tidak muncul. Karena terlalu kecil sampelnya dan didesain oleh pusat hanya untuk di level nasional dan level provinsi,” ujarnya
Ia mengaku bahwa untuk dilaksanakan secara mandiri oleh pihaknya pun agak berat. Akan tetapi jika Pemkot Serang menginginkan untuk dicari indeks kebahagian masyarakatnya, BPS Kota Serang pun siap untuk melaksanakannya.
“Saat ini sih belum ada. Karena kan besar ya, berat. Kecuali ada inisiatif dari pemerintah daerah, mungkin bisa. Tapi tetap harus ada koordinasi dengan pusat,” ucapnya. (Dhe/Red)
