SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengingatkan kembali seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menjaga netralitas dan dapat menahan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Peringatan tersebut disampaikan Wagub mengingat beratnya sanksi yang akan diterima ASN ketika terbukti melanggar regulasi yang melarang ASN untuk terlibat politik praktis.
Demikian disampaikan Wagub saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemprov Banten bertempat di lapangan Setda Provinsi Banten, Senin (1/4/2019). Wagub menegaskan bahwa sanksi yang akan diterima ASN ketika terbukti terlibat dalam politik praktis tidak main-main, sehingga diharapkan para ASN dapat menahan diri untuk tidak terlibat dan hanya menyalurkan hak politiknya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
“Nanti haknya disalurkan di bilik suara saja, untuk dapat menjaga hal yang tidak diinginkan. Karena undang-undangnya jelas, peraturan jelas, surat edaran menteri, surat edaran gubernur nya juga jelas. Jangan sampai merugikan diri sendiri. Saya karunya sama bapak ibu semua kalau itu sampai terjadi,” ungkap Wagub.
Wagub mengatakan, persoalan netralitas ASN memang seringkali dikemukakan baik oleh media massa atau struktur komunitas lain menjelang pemilihan. Meskipun Wagub mempercayai bahwa seluruh ASN memiliki hak politik dan bebas menentukan pilihannya, namun hal itu hanya dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang tepat dan dibenarkan oleh undang-undang.
“Pimpinan sudah mengingatkan, sudah memberitahu, sudah menginformasikan, jadi apapun resiko yang akan ditanggung bapak ibu ketika melanggar, ya ditannggung oleh diri sendiri. Makanya agar tidak terjadi, jangan sampai menabrak aturan itu sendiri,” katanya. (You/Red)
