CILEGON – Wacana Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon yang akan meminta setiap ruangan sekolah terdapat alat sterilisasi atau penyaring udara pada saat pemberlakuan sekolah tatap muka pada Juli mendatang menuai kecaman dari wakil rakyat.
Betapa tidak, pasalnya pengadaan alat yang dibanderol dengan harga paling murah Rp25 juta itu diwacanakan akan dibebankan ke wali murid lantaran sekolah tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja alat tersebut.
“Itu akan membebani orang tua dan wali murid apalagi di masa pandemi Covid-19 banyak orang tua yang sedang kesulitan ekonomi mohon ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk dipertimbangkan kembali rencana tersebut,” ketus Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Demokrat (F-PD) DPRD Cilegon, Rahmatulloh, Jumat (19/3/2021).
Secara prinsip, Anggota Komisi III DPRD Cilegon ini mendukung program sekolah tatap muka dan program pendidikan kepala daerah untuk membuka banyak tempat sekolah terutama SMPN di setiap kecamatan. Namun demikian, dengan adanya belanja perangkat tersebut menurutnya akan menjadi persoalan baru di dunia pendidikan.
“Saya kira Dindik dan Pemkot Cilegon harus bisa memberikan solusi yang bijak jika akan membuka sekolah tatap muka dengan solusi cerdas dan efisien tidak harus membeli alat tersebut. Tetapi dengan mengatur jam sekolah cukup 3 atau 4 jam tatap muka, murid per kelas dibagi 2 gelombang pagi dan siang supaya jumlah murid dalam 1 kelas hanya 20 orang per tatap muka, dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Baca : Dindik Cilegon Wacanakan Wali Murid “Belanja” Alat Penyaring Udara Saat Sekolah Tatap Muka
Senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Faturohmi. Ia meminta pemerintah berkomitmen dalam rangka menyelenggarakan pendidikan tanpa harus membebani siswa, mengingat beban siswa di tengah pandemi saat ini pun sudah cukup berat.
“Adapun rencana pembelian alat penyaring udara di tiap sekolah, sepanjang tidak membebankan siswa maka tidak masalah. Tapi tentu harus dikaji terlebih dahulu jika akan menggunakan anggaran pemerintah. Apakah memungkinkan?,” katanya. (dev/red)
