CILEGON – Komisaris Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) Ratu Ati Marliati mengaku akan mempelajari aturan menyangkut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlebih dahulu sebelum menyetujui pelaksanaan lelang terbuka (open bidding) untuk pengisian kursi jabatan Direktur Utama (Dirut).
“Kalau saya pada prinsipnya, siapa pun yang jadi (Dirut) ya tidak masalah. Tapi kan tetap, aturan perlu kita lihat dulu. Apakah aturan yang kita pakai itu aturan perusahaan (BUMD) atau seperti apa, saya akan lihat dulu regulasinya seperti apa jangan sampai aturannya itu tumpang tindih,” ungkapnya ditemui di gedung DPRD Cilegon, Kamis (27/9/2018).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon ini berpendapat, siapa pun memiliki kesempatan yang terbuka bila open bidding itu pada akhirnya akan dilaksanakan. “Yang jelas yah yang tahulah tentang itu (BUMD), kalau memang ada yang lebih baik dari dalam (internal PCM) kenapa ngga,” katanya.
Baca : Minta Jabatan Dirut PCM Dilelang, Plt Walikota : Yang Bisanya Cuma Ngehabisin Duit, Minggir !
Sebelumnya diberitakan, Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi meminta agar PT PCM segera mengalokasikan anggaran pada perubahan ini untuk rencana open bidding dan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon untuk teknis dan penyiapan jasa pelaksana lelang jabatan dan DPRD Cilegon menyangkut tahapan fit and proper test.
Namun lantaran pihaknya tengah mempelajari regulasi pengisian jabatan di BUMD itu, masih menurut Ati, maka PCM hingga saat ini belum mempersiapkan anggaran khusus kaitan rencana itu.
“Kita belum ketemu sejauh itu, makanya belum bicara dan belum ada rapat (kaitan persiapan anggaran open bidding). Biasanya kan ada rapat juga ya antara PCM dengan Komisaris. Karena kan kebetulan Pak Akmal (Direktur Operasional dan Komersil PT PCM) sama Pak Plt (Edi Ariadi) juga baru pulang dari Korea, jadi belum ada laporan sejauh itu,” jelasnya.
Lebih jauh Ati juga mengaku dalam kepentingan korporasi, sejatinya jabatan yang sebelumnya diduduki Zamhari Hamid itu akan lebih baik bila terisi. “Segala sesuatu itu, kalau ada pemimpinnya kan akan lebih terarah, selama itu belum ada ya kita pakai saja dulu yang ada. Tetapi sebaiknya ya memang harus ada (Dirut), karena kan jadi lebih efektif dan penanggung jawabnya juga jadi jelas, terutama seperti dalam hal pengambilan keputusan,” tandasnya.
Di bagian lain Anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh mengaku mendukung sepenuhnya mekanisme open bidding untuk pengisian jabatan Dirut di PT PCM seperti yang diinginkan Plt Walikota Cilegon. Utamanya agar agenda besar PCM kaitan pembangunan pelabuhan Warnasari dapat segera terealisir.
“Bila perlu singkirkan orang-orang yang tidak berkompeten yang hanya ngabisin duit masyarakat, tapi ngga punya progres kemajuan PCM. Kita ingin Dirut yang profesional, tidak ada KKN, supaya BUMD ini bisa maju, menyumbang PAD lebih besar dan progres Warnasari jelas grafiknya. Contohlah Dirut BUMD dengan Walikota Surabaya, kalau ngga maju, Dirut bisa diberhentikan seketika dan itu MOU-nya jelas,” katanya. (dev/red)
