CILEGON – Sejumlah pejabat eselon II dan pejabat BUMD Kota Cilegon bertolak ke Yogyakarta pasca rapat paripurna DPRD yang mengagendakan Pengumuman Pelantikan dan Peresmian Edi Ariadi Sebagai Walikota Cilegon Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, Rabu (20/2/2019) sore, sekira pukul 16.00 WIB.
Dengan menggunakan bus tujuan bandara, rombongan berkumpul di halaman Kantor Walikota Cilegon. “Kita hanya kunjungan saja untuk melihat keberhasilan Jogja itu seperti apa dalam hal kota layak anak. Mudah-mudahan ada sisi-sisi yang baik yang bisa dicontoh Kota Cilegon, supaya ada percepatan,” ungkap Kepala Bappeda Cilegon, Ratu Ati Marliati, salah seorang pejabat eselon II yang ditemui di halaman Kantor Walikota saat itu.
Ati membantah bila keberangkatan tersebut merupakan bentuk euforia pejabat atas pelantikan Edi Ariadi atau pun dugaan terkait dengan langkah koordinasi di internal birokrasi menyangkut rencana pencalonan dirinya sebagai Wakil Walikota.
“Kalau ibu kan bukan yang memberikan SP (Surat Perintah), nanti tanyakan ke Pak Wali. Kita hanya fokus pada kota layak anak saja yang sudah direncanakan sebelum pelantikan (Walikota), lebih jelasnya tanyakan saja ke Ibu Heni,” kilahnya.
Pantauan BantenNews.co.id, tidak seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Cilegon yang dilibatkan dalam kesempatan itu. Tampak di antaranya yakni Aziz Setia Ade, Epud Saefudin, Heri Mardiana, Taufiqurrahman, Beatrie Noviana, Achmad Jubaedi, Tb Dikrie Maulawardhana, Bukhori, Abadiah, Nikmatullah, Juhadi M Sukur, Rasmi Widyani, Arriadna, Nurfatma dan Erwin Harahap. Bahkan terdapat pula beberapa pejabat eselon III di antaranya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Cilegon, Heni Anita Susila beralasan pemberangkatan ke Kota Gudeg tersebut merupakan tindak lanjut atas raperda kota layak anak yang tahun ini sudah menjadi prolegda di DPRD.
“Tahun 2018 kemarin kan kita meraih predikat kota layak anak tingkat pratama, nah kita ingin naik kelas ya. Dengan meningkatkan klasifikasi ke tingkat madya. Salah satu indikator penilaian kota layak anak adalah regulasi. Kita berangkat ke Jogja ini dalam rangka ingin belajar dan melihat ke sana karena Jogja sudah di peringkat madya,” ujar Heni.
Heni menuturkan alasan keterlibatan hampir seluruh pejabat eselon II dan pejabat BUMD dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari ke kampung ramah anak tersebut.
“Harusnya memang dari BUMN, BUMD dan dari perusahaan-perusahaan karena kita ada forum asosiasi pengusaha atau dunia usaha sahabat anak yang harus peduli dengan pemenuhan hak anak,” katanya. (dev/red)
