CILEGON – Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Cilegon, Tb Iman Ariyadi kembali menegaskan agar seluruh kader partai Golkar di DPRD Kota Cilegon lebih kritis pada seluruh kinerja dan kebijakan yang digulirkan pemerintah daerah.
“Seperti ada janji politik yang tidak direalisasikan Walikota. Misalkan yang hari ini saya dengar, soal serapan lima ribu tenaga kerja dalam waktu satu tahun. Kita kritisi kebenarannya, betul apa tidak terserap sebanyak itu. Kalau tidak ya dikritisi oleh partai Golkar,” ungkap Iman usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Golkar Cilegon di Grand Mangku Putra, Senin (21/3/2022).
Realitas belum adanya serapan tenaga kerja itu, lanjut Iman, diketahui pula berdasarkan laporan warga kepadanya ketika ia menghadiri sejumlah undangan dari masyarakat dalam berbagai agenda belum lama ini.
“Motto partai Golkar ini kan adalah Suara Golkar Suara Rakyat, jadi ketika ada kepentingan rakyat terkait dengan janji politik yang tidak direalisasikan, maka kader Golkar harus kritis terutama yang di legislatif. Saya khawatir, kalau sikap kritis itu tidak dilakukan maka akan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan,” katanya.
Tak cukup sampai di situ, Iman juga menyinggung kebijakan mutasi rotasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemkot Cilegon. Kabar dugaan adanya transaksional jabatan yang ia peroleh, menurutnya perlu menjadi bagian yang harus disoal kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Seperti mau mutasi itu, misalkan beredar video berkaitan dengan si A yang diminta sekian oleh si B (guna memuluskan mutasi dan promosi-red), nah itu kan harus diungkap. Jangan nanti teriak soal moral dan korupsi, tetapi melakukan kegiatan itu sendiri,” sindir Iman.
Tak main-main, Iman bahkan menegaskan bahwa Golkar Cilegon akan mengambil tindakan tegas terhadap kader partainya di parlemen bila terbukti tidak mampu menjalankan perintah dan instruksi partai.
“Kalau saya sebagai Dewan Pertimbangan (menghadapi wakil rakyat dari partai Golkar yang tidak patuh-red) merekomendasikan untuk pecat dan diganti,” jelasnya.
Terkait dengan Rakerda yang dihelat partainya, mantan Walikota Cilegon ini menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari mekanisme konsolidasi organisasi guna menghadapi sejumlah agenda demokrasi pada 2024 mendatang.
(dev/red)
