SERANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemkab Serang tahun anggaran 2017. Opini WTP ini merupakan yang ke tujuh kalinya diraih Pemkab Serang.
Dokumen LHP BPK diserahkan langsung Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten T Ipoeng Anjar kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin di kantor BPK Perwakilan Banten, Kota Serang, Senin (28/5/2018). Turut hadir anggota V BPK RI Isma Yatun.
Menurut Tatu, mempertahankan opini WTP bukan hal yang mudah. Diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan yang sudah direncanakan.
“Alhamdulillah, untuk laporan keuangan tahun 2017, kami kembali meraih WTP,” ujarnya.
Sementara itu, anggota V BPK RI Isma Yatun mengaku senang karena telah menyerahkan LHP kepada Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, dan delapan pemerintah kabupaten/kota di Banten. “Semua mendapat opini WTP,” ujarnya.
Menurutnya, opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Yakni kesesuaikan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. (ink/red)
