Beranda Pemerintahan TPT di Banten Tinggi, Disnakretrans Minta BLK di Kabupaten dan Kota Lebih...

TPT di Banten Tinggi, Disnakretrans Minta BLK di Kabupaten dan Kota Lebih Aktif

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi.

SERANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Banten memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK).

Di samping itu, Disnakertrans Banten juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Ptovinsi Banten dapat melakukan intervensi kurikulum SMK. Hal itu agar link and match antara pendidikan dan dunia kerja dapat sejalan.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi menilai, link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja belum maksimal.

“Kita belum bisa berharap (banyak) Link and match kurikulum SMK, (lulusannya) belum bisa memenuhi kebutuhan industri secara umum,” kata Septo, Senin (15/1/2024).

Lebuh lanjut, Septo menilai, kurikulum pendidikan vokasi yang link dengan dunia kerja perlu ditingkatkan sehingga dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi.

Selain itu, pihaknya juga mendorong Disnaker Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dapat menggiatkan Balai Latihan Kerja (BLK).

“Ini kan yang baru aktif (BLK-nya) di Cilegon dan Kabupaten Tangerang, terutama untuk (pelatihan) operator. (Kalau mau TPT turun) harus aktif semua. Dan kewenangan BLK itu kan adanya di kabupaten/kota, karena provinsi nggak bisa menuntaskan TPT (sendiri),” ucapnya.

Septo menegaskan, pada 2024 ini pihaknya tak mau lagi ada pemutusan hubungan kerja (PHK) tersembunyi seperti yang terjadi pada 2023.

“Ada 10 ribu (karyawan kena PHK). Mudah-mudahan ini bisa berhenti dan tidak sporadis lagi karean efeknya menurut BPS (Badan Pusat Statistik, red) pengangguran menambah angka kemiskinan. PHK itu efek dominonta tiga sampai lima pihak terlibat,” tegasnya.

Terkait kabupaten/kota mana saja yang menjadi kantung TPT, Septo menyebut, setidaknya ada beberapa wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

“Itu karena BLK nya ngga jalan. Kalau Cilegon ada penurunan karena aktif (BLK-nya). Padahal kabupaten/kota ini punya BLK tipe C, cuma mungkin ada beberapa kendala kenapa belum mengaktifkan itu saya juga nggak tahu,” ujarnya.

Seperti diketahui, BPS Provinsi Banten pada Agustus 2023 lalu merilis hasil survey ketenagakerjaan di Banten, dimana TPT Banten masih menduduki urutan pertama nasional dengan 7,52 persen. (Mir/Red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News