CILEGON – Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik menilai ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan menjadi tiga kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat Kota Cilegon. Untuk mencapai itu, diperlukan komitmen bersama baik DPRD dan Pemkot Cilegon, salah satunya dengan meningkatkan koordinasi.
Hasbi mengatakan, DPRD dan Pemkot Cilegon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menangani tiga kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, fungsi kedua lembaga juga harus tersinkronisasi dengan baik, dimana Pemkot melalui programnya dan DPRD melalui fungsi pengawasan dan anggaran.
“Saya kira harapan masyarakat itu tidak muluk-muluk, pertama bagaimana menciptakan lapangan kerja, kedua bagaimana menciptakan akses pendidikan yang baik dan tiga itu menciptakan akses kesehatan. Saya kira tiga dasar ini saja, maka pemerintah harusnya menjawab soal itu,” kata Hasbi.
Dijelaskan Hasbi, dari sektor lapangan kerja, saat ini Balai Latihan Kerja (BLK) sudah membuka program pemagangan. Namun, hal itu belum menjangkau seluruh masyarakat Kota Cilegon.
“Maka, pemerintah harusnya bisa mendesain program itu, supaya masyarakat Kota Cilegon dapat mengakses industri-industri yang ada di Kota Cilegon,” jelasnya.
Terkait akses pendidikan, lanjut Hasbi, hal ini juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus dioptimalkan. Meski di sisi lain, saat ini Walikota Cilegon telah menambah unit-unit SMP negeri.
“Walaupun yang sering menjadi keluhan di kota ini ya (ketersediaan) SMA negeri. Tapi, pendidikan keagamaan juga tidak kalah penting dengan sekolah formal, walaupun dalam realitanya ada rambu-rambu kewenangan. Namun, Pemkot Cilegon juga memungkinkan membantu madrasah-madrasah dalam bentuk hibah misalnya jika memang madrasah dianggap sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa,” tuturnya.
“Juga di pedoman penulisan APBD juga ada klausul, dan itu artinya pemerintah dapat membantu, dan itu kalau dapat. Ya kalau anggarannya lebih kan dapat membolehkan ya dianggarkan, tapi kalau misalnya anggarannya berkurang kan ya namanya dapat dianggarkan guru-guru horor kita ingin juga berpikir bagaimana sekolah-sekolah swasta ini bisa juga mendapat biaya operasional sebagai penyentuhan untuk bagaimana pendidikan ini tidak saja soal-soal sekolah umum tapi sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan itu juga berkembang,” tambahnya.
Mengenai kesehatan, Hasbi menilai, saat ini masih sering ditemukan adanya miskomunikasi. Padahal, pemerintah sudah menjamin layanan dasar kesehatan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Tapi ya kadang-kadang masyarakat, mungkin karena keterbatasan ekonomi dan sebagainya BPJS-nya mati. Harapan saya pemerintah harus juga banyak
Tingkatkan Layanan Dasar, Hasbi Sidik Minta Koordinasi Pemkot dan DPRD Cilegon Lebih Baik
CILEGON – Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik menilai ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan menjadi tiga kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat Kota Cilegon. Untuk mencapai itu, diperlukan komitmen bersama baik DPRD dan Pemkot Cilegon, salah satunya dengan meningkatkan koordinasi.
Hasbi mengatakan, DPRD dan Pemkot Cilegon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menangani tiga kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, fungsi kedua lembaga juga harus tersinkronisasi dengan baik, dimana Pemkot melalui programnya dan DPRD melalui fungsi pengawasan dan anggaran.
“Saya kira harapan masyarakat itu tidak muluk-muluk, pertama bagaimana menciptakan lapangan kerja, kedua bagaimana menciptakan akses pendidikan yang baik dan tiga itu menciptakan akses kesehatan. Saya kira tiga dasar ini saja, maka pemerintah harusnya menjawab soal itu,” kata Hasbi.
Dijelaskan Hasbi, dari sektor lapangan kerja, saat ini Balai Latihan Kerja (BLK) sudah membuka program pemagangan. Namun, hal itu belum menjangkau seluruh masyarakat Kota Cilegon.
“Maka, pemerintah harusnya bisa mendesain program itu, supaya masyarakat Kota Cilegon dapat mengakses industri-industri yang ada di Kota Cilegon,” jelasnya.
Terkait akses pendidikan, lanjut Hasbi, hal ini juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus dioptimalkan. Meski di sisi lain, saat ini Walikota Cilegon telah menambah unit-unit SMP negeri.
“Walaupun yang sering menjadi keluhan di kota ini ya (ketersediaan) SMA negeri. Tapi, pendidikan keagamaan juga tidak kalah penting dengan sekolah formal, walaupun dalam realitanya ada rambu-rambu kewenangan. Namun, Pemkot Cilegon juga memungkinkan membantu madrasah-madrasah dalam bentuk hibah misalnya jika memang madrasah dianggap sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa,” tuturnya.
“Juga di pedoman penulisan APBD juga ada klausul, dan itu artinya pemerintah dapat membantu, dan itu kalau dapat. Ya kalau anggarannya lebih kan dapat membolehkan ya dianggarkan, tapi kalau misalnya anggarannya berkurang kan ya namanya dapat dianggarkan guru-guru horor kita ingin juga berpikir bagaimana sekolah-sekolah swasta ini bisa juga mendapat biaya operasional sebagai penyentuhan untuk bagaimana pendidikan ini tidak saja soal-soal sekolah umum tapi sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan itu juga berkembang,” tambahnya.
Mengenai kesehatan, Hasbi menilai, saat ini masih sering ditemukan adanya miskomunikasi. Padahal, pemerintah sudah menjamin layanan dasar kesehatan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Tapi ya kadang-kadang masyarakat, mungkin karena keterbatasan ekonomi dan sebagainya BPJS-nya mati. Harapan saya pemerintah harus juga banyak inovasi untuk pelayanan jasa kesehatan. Dan saya kira kalau pendidikan terpenuhi maka kesehatan juga akan terpenuhi dan bisa mendapatkan pekerjaan sehingga ekonominya membaik,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu juga menambahkan, Pemkot Cilegon dapat membuat program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
(Advertorial)
inovasi untuk pelayanan jasa kesehatan. Dan saya kira kalau pendidikan terpenuhi maka kesehatan juga akan terpenuhi dan bisa mendapatkan pekerjaan sehingga ekonominya membaik,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu juga menambahkan, Pemkot Cilegon dapat membuat program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
(Advertorial)
