SERANG – Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah saat ini tengah gencar melakukan penyederhanaan birokrasi sebagai program dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Strategi ini ditekankan pada tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan.
“Saya berharap penyederhanaan birokrasi tidak memenuhi aspek teknis dokumentasinya saja, tetapi juga harus mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja organisasi pemerintah,” ujarnya dikutip melalui media sosial resminya, Minggu (4/7/2021).
Dia menekankan penyederhanaan birokrasi harus menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi, atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pada organisasi pemerintah. Ini saya tegaskan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 melalui konferensi video.
“Saya juga menegaskan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, obyektivitas, keadilan, efisiensi, dan transparansi,” katanya.
Selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, pihaknya meminta Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, BKN, LAN, semua kementerian dan lembaga, serta Pemda untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi
Langkah pertama, percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Kedua, percepatan digitalisasi pemerintahan. Ketiga, collaborative working pada penyusunan kebijakan dan program prioritas pemerintah.
Keempat, percepatan reformasi birokrasi daerah, termasuk penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dan kelima, perwujudan manajemen talenta nasional.
(Red)
