SERANG – Pencapaian kinerja Pemprov Banten terkait penanganan pengangguran dalam beberapa bulan terakhir ini cukup membanggakan.
Apalagi, sebelumnya Provinsi Banten sempat mencatatkan sebagai provinsi dengan persentase pengangguran tertinggi di Indonesia.
Seperti diketahui, berdasarkan rilis berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 Provinsi Banten sebesar 8,09 persen atau turun 0,89 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.
Dimana, angka pengangguran yang dirilis BPS tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan rilis BPS yang disajikan pada Mei 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten per Februari 2022 sebesar 8,53 persen atau 504,26 ribu orang.
Bahkan, hasil survei yang dirilis BPS pada Mei 2022 tersebut, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,53 persen. TPT terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,11 persen. Tercatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 5,91 juta orang atau turun 340,76 ribu orang dibanding Februari 2021.
Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku bersyukur atas penurunan angka pengangguran di Provinsi Banten.
“Kita bersyukur sekali dengan ada tren keadaan kita membaik, baik itu pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan tentu itu bukan kerja sendiri, tapi ini kerja bersama,” ungkap Al Muktabar Selasa (22/11/2022).
“Pemerintah Provinsi Banten mengupayakan bagaimana tata kerja pembangunan di Provinsi Banten dapat terus membaik. Baik itu dalam penanganan pengangguran terbuka, inflasi, kemiskinan, serta laju pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Dikatakan, turunnya TPT di Provinsi Banten tersebut merupakan hasil kerja bersama, baik itu Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat serta stakholder lainnya dalam rangka proses pembangunan.
“Ini mudah-mudahan salah satu kegiatan yang mengisyaratkan kepada kita semua, bahwa dengan kita bersama menggiatkan tata kehidupan ini, kita akan terus bersama juga untuk mendapatkan hasilnya,” ungkap Al Muktabar.
Masih menurut, Al Muktabar, pihaknya juga turut melibatkan masyarakat dalam agenda kerja Pemerintah. Selain itu, Pemprov Banten juga terus berupaya untuk dapat menjaga agenda kerja investasi yang telah ada di Provinsi Banten.
“Jadi kita berharap yang telah berinvestasi di Banten untuk kita bersama menggiatkan apa yang bisa kita bantu, kita lakukan. Itu yang disebut merawat yang ada atau intensifikasi,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, ujar Al Muktabar, Pemprov Banten juga membuka kesempatan kepada pengusaha yang ingin atau berminat melakukan investasi di Provinsi Banten.
Sebagai informasi, Berita Resmi Statistik No.56/11/36/Th.XVI BPS, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 di Provinsi Banten sebanyak 6,46 juta orang, naik 202,98 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,93 persen poin.
Penduduk yang bekerja sebanyak 5,94 juta orang, naik sebanyak 242,27 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (183,27 ribu orang).
Sementara sektor yang mengalami penurunan yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (91,01 ribu orang). Selanjutnya, sebanyak 3,09 juta orang (52,04 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,91 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,26 persen poin dan 1,40 persen poin dibandingkan Agustus 2021.
Sementara, terdapat 228,98 ribu orang (2,29 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19. (17,16 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (14,38 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,84 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (195,59 ribu orang).
Pada kesempatan lain, Al Muktabar mengungkapkan, data indikator makro Provinsi Banten saat ini cukup baik. Dirinya optimis perekonomian Provinsi Banten tumbuh semakin baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Hal itu seperti diungkap Al Muktabar kepada wartawan usai Panen Cabai Merah Bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten, Rabu (9/11/2022).
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten bersama TPID dalam beberapa bulan terakhir konsen menjaga laju angka inflasi. Banyak upaya yang dilakukan, salah satunya memasyarakatkan tanaman cabe dan padi di seluruh Kabupaten/Kota. Data Badan Pusat Statistik, kedua komoditas itu menjadi penyumbang utama angka inflasi.
Al Muktabar juga menegaskan dirinya bersama Forkopimda Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat Banten akan terus bersama menangani persoalan ini. “Oleh karena itu masyarakat diimbau agar tidak perlu panik. Kita akan bersama menyelesaikan ini,” tegasnya. (ADV)
