PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita bertemu dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas terkait monitoring Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jurusan Labuan – Kalideres yang telah meresahkan masyarakat.
“Hasil dari aduan dan bukti-bukti masyarakat di media sosial langsung ditindak lanjuti dengan mengirimkan screenshoot dari aduan masyarakat tersebut yang dikirimkan kepada pihak Dishub Provinsi Banten dan diteruskan ke Kemenhub,” ujarnya Irna yang dikutip dari Instagram resminya, Rabu (10/7/2019).
Dikatakan Iran, atas aduan tersebut pihak Kemenhub langsung mengutus tim khusus untuk melakukan kroscek di lapangan dengan menyamar menjadi penumpang. Hasilnya memang betul adanya tarif semena-mena melebihi batas atas dan bus yang ugal-ugalan dijalan.
“Hasilnya pihak Kemenhub langsung bertemu dengan perusahaan otobus Murni Jaya, Murni Putih dan Asli Prima untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan. Pihak PO sudah menyanggupi untuk pemberlakuan tiket dalam setiap perjalanannya,” terang Irna.
Dikatakan Irna, pihak PO mengaku adanya tarif semena-mena karena kurangnya pengawasan dari pihak PO.
“Sementara itu ketua tim investigasi mengungkapkan secara aturan kemenhub tidak dapat semerta-merta mencabut izin karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tahapan yang dilakukan adalah dengan sanksi kepada bus yang melanggar aturan sehingga unit bus tersebut tidak dapat beroperasi, sementara sanksi bagi PO adalah dibekukan izin penambahan armada dan trayeknya selama satu tahun,” terangnya.
Irna menyatakan pihaknya akan mengusulkan kepada kemenhub untuk memberikan persaingan sehat dengan mengundang PO Bus Executive AC untuk menjaga persaingan agar PO yang ada saat ini dapat pula meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
“Masyarakat sudah gerah dengan perilaku awak bus yang semena-mena dan sering melanggar aturan, dengan adanya pesaing diharapkan PO dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat,” ujarnya. (Man/Red)
