SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, integritas dan akuntabilitas layanan publik adalah melalui penerapan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal itu diungkap Gubernur saat menghadiri Pencanangan Serentak Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Satker Polda Banten dan Polres Tahun 2021 di Aula Serbaguna Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani No. 76, Kelurahana Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (23/4/2021).
“Itu merupakan political will pimpinan dan harus disertai oleh kesadaran para staf,” ungkap Gubernur melalui siaran tertulis.
Dikatakan, melalui tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, harapan masyarkat akan bisa diwujudkan. Sehingga menjadikan Banten lebih baik lagi.
Ditambahkan, Pemprov Banten empat kali berturut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam pencegahan korupsi, capaian skor MCP (Monitoring Control for Prevention) KPK, Pemprov Banten menempati tiga besar nasional.
Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah Banten, Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengungkapkan, Reformasi Birokrasi Kepolisian merupakan salah satu langkah Polri untuk bersih dan efisien dalam melayani masyarakat yang cepat, tepat, dan profesional.
Dikatakan, pencanangan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, diharapkan dapat menghadirkan budaya dan karakter positif pada diri pribadi aparatur dan organisasi. Sehingga memiliki akuntabilitas dan transparansi.
(Red)
