SERANG – Target pendapatan pada APBD 2021 diproyeksi mencapai Rp15,5 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dari target sebelumnya yakni sebesar Rp11 triliun, dimana selisihnya dibebankan pada pinjaman daerah sebesar Rp4,1 triliun.
Diketahui, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akhirnya menyepakati postur kebijakan umum anggaran rpioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS). Target pendapatan daerah untuk APBD murni 2021 sekitar Rp11 triliun lebih kecil dibanding target pendapatan pada APBD murni 2020 senilai Rp12,69 triliun dengan alokasi belanja daerah sebesar Rp13,21 triliun.
Meski begitu, angka itu naik jika dibandingkan target pendapatan pada APBD Perubahan 2020 senilai Rp10,68 triliun dengan belanja daerah Rp10,76 triliun. Dimana, penurun target itu diakibatkan adanya pandemi Covid-19, sehingga berimplikasi pada realisasi capaian target yang tak maksimal.
Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni membenarkan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Derah (TAPD) Pemprov Banten telah menyepakati RKUA PPAS tahun anggaran 2021.
“Akhir pekan kemarin DPRD dengan TAPD telah menyepakati RKUA PPAS untuk kemudian diparipurnakan pada 8 Oktober mendatang,” kata Andra, Senin (5/10/2020).
Andra mengungkapkan, nilai APBD 2021 diproyeksi menyentuh angka Rp15,5 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dari target awal yaitu Rp11 triliun karena adanya dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 4,1 triliun.
“Jadi postur anggarannya kita Rp15,5 triliun. Pendapatan itu kita Rp11 triliun lebih. (Nilai proyeksi APBD 2021) sudah termasuk pinjaman Rp4,1 triliun,” ungkapnya.
Ia tak memungkiri, pinjaman dari PT SMI yang masuk dalam pos pembiayaan daerah itu sebagian besar diperuntukkan bagi pendanaan kegiatan infrastruktur.
“Dominan memang infrastruktur yang sudah diajukan ke PT SMI. (Peruntukkannya untuk bidang) pendidikan ada, kesehatan ada,” katanya.
Menurut Andra, program-program yang masuk dalam pembiayaan dari pinjaman daerah harus dilaksaakan sebaik-baiknya. Pemprov juga harus konsisten dengan programnya yang menyebut akan menyerap banyak tenaga kerja mengigat kini negara sudah masuk resesi.
“Harus dikelola betul-betul karena jangan sampai nanti tidak bermanfaat bagi kita ke depan. Bukan bakal, kita sudah masuk resesi,” ujarnya.
(Mir/Red)
