TANGERANG – Warga Kota Tangerang mengeluhkan program bazar beras murah yang digulirkan Pemkot Tangerang. Ini lantaran dalam program beras medium Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) Gerakan Pangan Murah (GPM) di 104 kelurahan tersebut banyak masyarakat tak kebagian.
Seperti dikeluhkan masyarakat di Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari. Warga di wilayah sekitar protes ke petugas karena tak kebagian beras murah yang disediakan pemerintah setempat.
Salah seorang warga bernama Riska mengaku kecewa dengan program beras murah yang digulirkan Pemkot Tangerang. Sebab, dalam pelaksanaan di lapangan tak kondusif karena warga bisa memborong beras murah yang disediakan.
“Katanya yang dapat jatah beras murah itu satu KTP untuk satu beras 5 kilogram, tapi nyatanya bisa borong sampe 5 kantong beras,” ujar Riska dengan nada kesal.
Diketahui bahwa Pemkot Tangerang menyediakan 208 Ton Beras SPHP Disebar ke setiap kelurahan. Dimana masing-masing kelurahan mendapatkan jatah 2 ton beras.
“Harusnya petugas kelurahan juga tegas, kalau satu beras per KTP ikuti sesuai aturan saja. Katanya juga tidak boleh diwakilkan, nyatanya banyak yang diwakilin sampai bisa diborong berasnya,” ucapnya.
Warga berharap Pemkot Tangerang mengevaluasi program beras murah di wilayah Kota Tangerang. Sebab banyak masyarakat tak kebagian kebutuhan bahan pokok tersebut.
“Harusnya juga jatah berasnya ditambah supaya semua masyarakat kebagian,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Neglasari, Andhika Nugraha Krisyna mengakui ada masalah teknis di lapangan karena memang jumlah beras murah yang disediakan Pemkot Tangerang terbatas.
“Itu memang masalah teknis karena memang jumlahnya juga sedikit, makannya kita juga minta bantuan lagi. Tadi kita sudah kontak DKP (Dinas Ketahanan Pangan) supaya jumlahnya juga ditambah. Saat ini cuma sekitar 300 pack, kita sih berharap semua masyarakat kebagian,” ucapnya.
Dia menegaskan bahwa dalam program beras murah tersebut hanya berlaku satu orang satu KTP.
“Jadi satu KTP itu untuk satu orang dan langsung hadir ke lokasi. KTP juga tidak boleh dititipin. Tadi saya juga monitor di ke lokasi,” katanya.
(Man/Red)
