SERANG – Aplikasi berbasis teknologi informasi buatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Sirekap dikritik oleh pegiat pemilu. Pasalnya, salah satu fitur penting, yaitu tabulasi data dihilangkan, sehingga masyarakat tidak bisa melihat hasil real count dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Dari pantauan BantenNews.co.id, website pemilu2024.kpu.go.id, tidak lagi memiliki fitur tabulasi data seperti pada saat pemilihan umum presiden bulan Februari lalu. Belum diketahui alasan dihilangkannya fitur tersebut, tapi pegiat pemilu sekaligus mantan Komisioner KPU Banten, Mashudi mengatakan hal tersebut merupakan suatu kemunduran.
Kata Mashudi, hilangnya fitur tabulasi data sama artinya dengan menghilangkan transparansi real count. Hal itu dianggap jadi kemunduran setidaknya bila disandingkan dengan Pilpres lalu.
“Dengan demikian transparansi setengah hati. Yang berikutnya bisa menjadi pertanyaan bagi masyarakat, kenapa tidak dimunculkan, ada apa?,” kata Mashudi.
Apabila alasannya adalah karena ketidakmampuan laman tersebut membaca data, menurut Mashudi mestinya ada langkah perbaikan, bukan malah menghapus fitur tersebut.
“(Tahun) 2020 saja bisa dilakukan menggunakan Sirekap tabulasinya ada. Jadi memang ini mengundang (pertanyaan terkait) transparansi publik ada apa karena sirekap anggarannya besar sekali,” imbuhnya.
Fitur tabulasi dinilai penting karena bisa jadi informasi awal bagi masyarakat dalam mengetahui hasil pemilu dari real count. Masyarakat dianggap bisa lebih berperan dalam mengawal hasil pemilihan apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Ruang manipulasi suara menjadi mengecil karena peran pengawasan dari masyarakat langsung.
Mashudi berharap, KPU setidaknya bisa menyadari hal tersebut dan secepatnya mengembalikan fitur tersebut.
“Dengan tidak dibuka ke publik ruang manipulasi menjadi besar dan masyarakat menjadi curiga. Tapi gak papa, tampilkan sekarang supaya masyarakat mengetahui, tampilkan saja sekarang mumpung masih ada waktu,” ucapnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo
