Yudi Damanhuri, Praktisi Pendidikan
Banyak baliho bertebaran di penjuru Kota Serang yang artinya sebentar lagi akan ada pagelaran pemilihan umum dengan beragam jargon tersemat. Tak jarang pula ada yang mendadarkan visi misinya dan ada pula yang hanya foto bakal calon (selanjutnya disingkat BACALON) sebagai prolog pengenalan terhadap masyarakat. Inti dari kesemuanya adalah agar lebih lekat masuk secara tidak langsung ke dalam alam bawah sadar masyarakat yang berulangkali melewati dan melihat baliho yang terpampang.
Di beberapa kesempatan, ada diskusi yang terjadi antara BACALON dengan beberapa praktisi politik, jurnalis, dan tokoh setempat dan ada pula yang terjun arak-arakan mengajak masyarakat berkeliling sekaligus kampanye. Tentu saja semua muara berujung pada mendongkrak elektabilitas dan meraih simpati-suara untuk bulat memilih calon tersebut.
Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan yang bilamana disurvei tingkat kepuasan publik akan mendapat banyak ragam tanggapan komentar. Pemerintah tidak bisa tutup mata untuk menjawab apa saja tanggapan yang didapat.
Dari total keseluruhan kelurahan adalah jumlah yang tak sedikit untuk menyukseskan visi misi dan masukkan urgensi yang sedang dilanda saat ini. Untuk itu, Walikota kelak harus bisa bersinergi penuh dalam menjalankan mandat dengan kerja yang sesuai porsi dan tentu saja segalanya yang didahulukan adalah rakyat.
Penyampaian visi misi–juga sebagai sarana pendongkrak elektabilitas–bisa berkolaborasi dengan tiap kelurahan setempat, membuka ruang dialog dan menerima masukan apa saja yang sedang dan akan terjadi bila kelak terpilih. Tidak harus lama, mungkin satu atau dua jam bisa menjadi solusi yang efisien. Perisitiwa tersebut sangat memungkinkan terjadi bila memang target yang jadi sasaran bukan hanya suksesi belaka.
Dalam pada itu, literasi merupakan pondasi dari seluruh cakupan kegiatan entah itu ekonomi, sosial, lingkungan, dan faktor lain yang menjadi penunjang kemajuan taraf kemanusiaan. Untuk meningkatkan tingkat literasi di kalangan masyarakat sebagai calon walikota, Anda perlu mempertimbangkan beberapa strategi dan analisis yang mendalam:
1. Identifikasi penyebab utama rendahnya tingkat literasi di wilayah Anda. Apakah ini disebabkan oleh kurangnya akses ke pendidikan formal, faktor ekonomi, atau masalah infrastruktur? Melakukan analisis menyeluruh akan membantu Anda menetapkan prioritas dan sumber daya yang tepat.
2. Rancang program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Misalnya, mengadakan kursus literasi untuk orang dewasa, meningkatkan fasilitas perpustakaan umum, atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan literasi dalam kurikulum sekolah.
3. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan pendidikan. Ini bisa meliputi program e-learning, aplikasi pendidikan, atau menyediakan akses internet murah bagi masyarakat.
4. Libatkan aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan literasi. Bentuklah kemitraan dengan organisasi non-profit, perusahaan lokal, atau sukarelawan untuk menyelenggarakan program literasi dan membantu menyebarkan kesadaran.
5. Bekerjasama dengan perusahaan dan pemerintah lokal untuk mendukung inisiatif literasi. Ini bisa berupa sponsor untuk program literasi, dana hibah, atau kebijakan yang mendukung pendidikan masyarakat.
6. Tetapkan metrik yang jelas untuk mengukur keberhasilan program literasi Anda. Dengan memantau dan mengevaluasi hasilnya secara berkala, Anda dapat menyesuaikan strategi Anda untuk mencapai hasil yang lebih baik.
7. Gunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang membutuhkan perhatian khusus, serta untuk memahami tren perubahan dalam tingkat literasi dari waktu ke waktu.
8. Bangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi dan manfaatnya melalui kampanye publik yang efektif. Komunikasikan visi dan komitmen Anda secara jelas kepada pemilih dan masyarakat umum.
Dengan melakukan analisis yang komprehensif dan mengadopsi strategi yang tepat, Anda dapat membangun fondasi yang kuat untuk meningkatkan tingkat literasi di komunitas Anda sebagai calon walikota.
Sementara itu, hal yang kerap luput ditawarkan oleh para BACALON adalah penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Sebagai contoh; Pencurian motor, tawuran remaja, dan sampah liar di sudut-sudut kota. Ketiga contoh tersebut hanya sebagian kecil masalah yang akan berdampak besar dan tentu saja bila terus diabaikan akan menjadi bomerang bagi seluruh elemen masyarakat.
Bila ditilik dari segi urgensi skala prioritas, sekadar contoh; taraf ekonomi, situasi sosial, dan estetika lingkungan yang kesemuanya bersinggungan jelas ketiga komponen yang disebutkan bermuara pada naiknya tingkat kebahagiaan produktivitas masyarakat. Tidak bisa tumpang tindih meninggalkan atau mengunggulkan satu komponen saja.
Apakah tidak ada evaluasi bulanan atau tahunan atas capaian kinerja yang sudah terjadi sampai hari ini? Hal tersebut bisa terjadi bilamana dibukanya ruang kritik agar terjadi penambahan atau pembenahan bila memang diperlukan. Disalanah pentingnya ruang kritik dari masyarakat kepada pemangku kebijakan agar lurus sesuai jalur dan gugur sesuai amanah.
Pengabaian terhadap masalah yang terjadi dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara individual maupun organisasional. Berikut adalah beberapa analisis dampak yang mungkin terjadi akibat pengabaian terhadap masalah:
1. Masalah yang diabaikan cenderung memburuk seiring waktu. Hal ini dapat mengakibatkan eskalasi masalah yang awalnya kecil menjadi lebih besar dan sulit untuk diatasi di kemudian hari.
2. Jika masalah yang relevan dengan pelanggan atau masyarakat umum diabaikan, ini bisa merusak reputasi instansi pemerintahan atau individu. Kepercayaan publik dapat terganggu jika respons terhadap masalah tidak dilakukan dengan serius.
3. Pengabaian terhadap masalah bisa merusak hubungan interpersonal atau antara departemen dalam sebuah organisasi. Ini dapat mengganggu kerjasama tim dan menyulitkan pencapaian tujuan bersama.
4. Beberapa masalah yang diabaikan bisa berdampak langsung pada keuangan. Misalnya, biaya perbaikan yang lebih tinggi di masa depan jika masalah teknis tidak ditangani dengan baik saat awal muncul.
5. Masalah yang diabaikan dapat mengganggu kinerja keseluruhan organisasi. Jajaran pemerintahan dalam hal ini Walikota, mungkin mengalami frustrasi atau kebingungan jika masalah yang mempengaruhi pekerjaan mereka tidak ditangani dengan tepat.
6. Terkadang, masalah yang tak diiabaikan bisa menjadi peluang untuk perbaikan atau inovasi. Dengan mengabaikan masalah, organisasi atau individu mungkin kehilangan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.
7. Dalam beberapa kasus, pengabaian terhadap masalah dapat menyebabkan pelanggaran hukum atau regulasi. Ini bisa berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius.
8. Individu yang merasa masalah mereka diabaikan mungkin mengalami stres, kecemasan, atau ketidakpuasan yang bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Hal tersebut bisa menjadikan predikat buruk terhadap sikap kepemimpinan Anda.
Dalam analisis ini, penting untuk diingat bahwa mengatasi masalah dengan cepat dan efektif adalah kunci untuk menghindari dampak negatif ini. Mengembangkan budaya organisasi yang mendorong pengungkapan masalah dan respons yang tepat adalah langkah penting untuk meminimalkan risiko dari pengabaian terhadap masalah.
Selanjutnya seorang pemimpin suatu daerah, penting untuk tetap mawas diri terhadap berbagai hal. Berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu yaitu, perlu aktif mencari umpan balik dari berbagai pihak, baik itu warga, staf pemerintahan, atau ahli lainnya. Umpan balik yang jujur dan terbuka dapat membantu pemimpin untuk melihat perspektif yang berbeda dan meningkatkan kinerja.
Senarai dengan itu, bangun budaya transparansi dalam pemerintahan daerah. Informasikan publik secara jelas tentang kebijakan, anggaran, dan keputusan penting lainnya. Transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan memungkinkan mereka untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan.
Untuk itu, dengan tetap mawas diri dan terbuka terhadap masukan serta umpan balik, seorang pemimpin daerah dapat membangun lingkungan yang lebih responsif dan efektif bagi masyarakat yang dipimpinnya.[]
