LEBAK – Untuk pertama kalinya, lembaga adat Baduy menerima royalti dari pelaku usaha yang menggunakan ikon ciri khas Baduy dalam bidang usaha. Pemberian royalti ini diberikan oleh Henny’s Homecraft, perusahaan yang bergerak khusus di bidang sulam.
Penyerahan royalti ini diterima langsung oleh Kepala Desa Kanekes, Saija, Selasa (12/12/2023). Menurut Direktur Henny’s Homecraft, Henny N.A., pemberian royalti ini adalah bentuk apresiasi dirinya terhadap lembaga adat Baduy yang selama ini hanya menjadi obyek.
Dikatakannya, banyak produk luar yang menggunakan simbol-simbol yang menjadi ciri khas Baduy, tapi sama sekali tidak berkontribusi terhadap lembaga adat Baduy. “Kadeudeuh ini saya berikan sebagai bentuk penghargaan terhadap Lembaga Adat Baduy,” terang Henny, usai memberikan pelatihan menenun bagi 38 perempuan Baduy.
Pemberian royalti ini rupanya dihitung berdasarkan jumlah produk tenun Baduy yang dibeli pihak Henny’s Homecraft yang diolah menjadi produk sulaman. Tiap produk disisihkan Rp5000 untuk lembaga adat.
Sementara Jaro Saija merasa sangat kaget atas pemberian royalti itu. “Ini adalah pertama kali ada pihak pengusaha yang memberikan kadeudeuh untuk lembaga adat. Saya enggak nyangka. Makanya atas nama masyarakat Baduy, saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kedepannya, yang lain juga ikut sadar,” ungkap Saija.
Seperti diketahui selama ini banyak produk yang menjadi ikon Baduy, seperti ikat kepala, kain sarung perempuan Baduy, sablonan kaos dan pernak-pernik khas Baduy lainnya. Namun tak satupun perusahaan produk tersebut yang memberikan royalti atau dana CSR kepada lembaga adat. Padahal lembaga adat Baduy secara rutin harus melakukan berbagai acara adat yang membutuhkan biaya.
Acara dimaksud seperti rapat per tiga bulanan 68 RT, 14 RW, serta para tokoh adat, Baduy Dalam dan Baduy Luar, di rumah Jaro Pamarentah. Kemudian membawa 20 utusan menjalankan amanat dari lembaga adat untuk berkunjung ke beberapa gunung di wilayah Banten.
Termasuk upacara “panyapuan”, yakni membersihkan lingkungan Baduy (lahir dan batin) secara berkala, menghindari masalah yang mungkin timbul dari yang ditinggalkan oleh para pengunjung. Kesemuanya membutuhkan biaya.
Disisi lain Lembaga Adat Baduy selama ini menolak Dana Desa (pada umumnya 1 milyar rupiah per desa) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa. Secara otomatis sumber dana yang ada hanya dari kontribusi para tamu saat registrasi yang melakukan Saba Budaya Baduy, yang nilainya terbatas. (Red)
