PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Banten dalam menekan angka stunting terus dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melibatkan semua elemen perangkat pemerintahan, baik tingkat Provinsi hingga Desa.
Bahkan, peran tenaga kesehatan, kader posyandu dan berbagai elemen masyarakat, ikut didorong menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka stunting yang terjadi di Provinsi Banten.
Ada tiga strategi dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Banten, yaitu Pertama Penangan pendekatan charity atau memberikan bantuan makanan yang kaya akan kandungan gizinya, sehingga ia bisa tumbuh berkembang dengan baik; Kedua Mengedukasi masyarakat untuk mandiri, karena jika tidak dilakukan edukasi maka bisa dipastikan mereka akan kembali kepada persoalan pertama; Ketiga memberikan konektivitas terhadap pembiayaan usaha mereka, bisa lewat KUR atau yang lainnya.
Al Muktabar juga menyarankan program dalam kehamilan atau memperoleh keturunan dalam mencegah stunting dengan formula jitu yakni hindari 4 t (Empat Terlalu), yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak.
Namun kunci keberhasilan semua konsep itu harus terdapat kolaborasi dengan melibatkan semua elemen perangkat pemerintahan, dan peran serta masyarakat. “Sesuai arahan Presiden melalui Kemendagri, instrumen penanganan stunting sampai ke rumah tangga, ini yang kita lakukan saat ini,” kata Al Muktabar di Gedung DPRD Banten, Selasa (5/7/2022) lalu.
Terpisah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono melakukan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Meningkatkan Sinergi Program Kerja Pembangunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Umum di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (28/6/2022) lalu.
Isu strategis dalam pembahasan rapat bersama pemerintah kabupaten/ kota di Banten tersebut, Yakni, terkait stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan hingga tenaga honorer.
Dalam kesempatan itu, M Tranggono mengungkapkan, target penekanan angka stunting di Banten diharapkan pada tahun 2024, Provinsi Banten menekan hingga 14 persen. “Namun diharapkan bisa sampai nol persen karena usaha yang dilakukan terus maksimal,” kata M Tranggono.
Stunting, kata M Tranggono, kaitannya dengan kemiskinan terstruktur perekonomian keluarga. Untuk itu, terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pemprov Banten tengah fokus pada pengembangan UMKM dan Koperasi. “Saat ini telah ada E Katalog lokal untuk fasilitasi UMKM dan Koperasi di Provinsi Banten,” ujarnya.
M Tranggono mengatakan, saat ini APBD Pemprov Banten mencapai Rp12 triliun bahkan jika digabung dengan APBD Kabupaten/Kota hampir mencapai Rp 50 triliun. “Harusnya ini bergerak Provinsi Banten, ajak pelaku UMKM di katalog lokal,” ungkap M Tranggono.
Sementara itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin mengungkapkan untuk menangani stunting seluruh kepala daerah telah optimal dalam menangani stunting dari peran dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.
“Peran Posyandu bisa lebih optimalkan oleh pejabat di wilayah. Perlu reward untuk memotivasi para kader Posyandu,” ungkapnya.
Sementara itu Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengusulkan, untuk percepatan ekonomi, bagi hasil bisa dilaksanakan secara langsung saat transaksi. Sehingga ketika transaksi langsung masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten/Kota.
Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri dalam kesempatan itu mengusulkan penanganan stunting harusnya fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga tidak mampu. Sehingga data dari KUA (Kantor Urusan Agama) diperlukan
“Data siapa yang menikah, dari keluarga tidak mampu, masuk ke Dinas Kesehatan untuk diintervensi. Peningkatan anggaran pada ibu hamil dan balita,” ungkapnya. (ADV Kominfo22)
