CILEGON – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon, Sokhidin menginstruksikan agar seluruh kader partainya yang duduk di parlemen untuk lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahan daerah.
“Memang Pilkada sudah selesai, tapi kami secara obyektif, tidak ada kalah dan menang, harus mendukung semua. Namun kalau ada kebijakan yang tidak pro rakyat atau ada indikasi yang mengarah pada unsur-unsur untuk interpelasi, kenapa tidak. Sebaliknya kalau itu pro rakyat, bila perlu kami berikan reward,” ujarnya ditemui di sela Rapat Kerja Cabang (Rakercab) 2021 DPC Partai Gerindra Kota Cilegon di salah satu hotel di Kota Cilegon, Sabtu (27/11/2021).
Secara prinsip, lanjut Sokhidin, kader partainya akan mendukung seluruh kebijakan eksekutif selama itu dipandang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Karena rasa sayang ke masyarakat itulah, termasuk sayang kepada pimpinan daerah saat ini, makanya kita melakukan pengawasan. Nah fungsi pengawasan ini yang kita kedepankan. Maka saya perintahkan kepada teman-teman fraksi nanti untuk mempelajari kinerja dari kepala daerah. Kalau pun interpelasi, bukan berarti kami memusuhi, justru inilah bukti sayang kami, kita luruskan karena ini jalan terakhir dan saya serahkan ke teman-teman fraksi,” katanya.
Baca : Tuntut Kader Golkar Kritis, Tb Iman Ariyadi Buka Wacana lnterpelasi
Sementara Sekretaris DPD Gerindra Banten, Andra Soni menuturkan bahwa sesuai dengan arahan dari Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, konsekuensi dari kekalahan dalam sebuah kontestasi maka kader partainya dituntut untuk mendukung kinerja dari pemerintahan terpilih.
“Arahan kami kepada teman-teman Gerindra kalau memang ada yang harus dikritisi ya silakan dikritisi. Tapi yang pasti, DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Gerindra bukan berarti manut, tapi Gerindra mendukung segala upaya demi kemakmuran rakyat,” jelas Ketua DPRD Banten ini.
Di tempat yang sama Sekretaris DPC Gerindra Kota Cilegon, Faturohmi menerangkan bahwa munculnya sejumlah persoalan di masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Helldy Agustian – Sanuji Pentamarta, besar kemungkinan akan menjadi pertimbangan partainya untuk melakukan upaya interpelasi.
“Banyak kebijakan yang menimbulkan tanda tanya dan persoalan di masyarakat. Termasuk yang terakhir menyangkut dengan pengangkatan Direksi PCM (PT Pelabuhan Cilegon Mandiri) yang diduga bertentangan dengan aturan karena adanya indikasi menyangkut persoalan pelaporan wajib pajak. Karena ini pejabat publik, maka etika kepemimpinan itu perlu dipertanyakan mengingat ini kan BUMD,” katanya.
Lebih jauh, Ketua Komisi II DPRD Cilegon ini bahkan mengungkap bahwa partainya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pimpinan partai lainnya untuk merealisasikan salah satu hak parlemen terhadap kinerja eksekutif tersebut.
“Gerindra sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk mempertanyakan kepada Walikota, apakah kesepakatannya itu nanti mengarah kepada hak interpelasi atau kah hak angket,” jelasnya tanpa merinci.
Hingga berita ini dilansir, belum ada tanggapan dari Walikota Cilegon Helldy Agustian atas pesan WhatsApp yang dilayangkan wartawan. (dev/red)
