SERANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran vaksin secara gratis. Pembiayaan akan dibebankan pada APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga kini masih menunggu kebijakan dari pusat khususnya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan Pemprov Banten masih menunggu instruksi dari pusat. Meski begitu, dari sisi pelaksanaan vaksinasi penangkal Covid-19, Pemprov Banten sudah siap.
“Pak Jokowi kan minta (vaksinasi) gratis. Tapi dari sisi pelaksanaannya kita akan anggarkan di BTT (Biaya Tak Terduga). Kalau tidak salah ada nominal pagu yang ditetapkan (pusat) itu sampai Rp100 miliar. Dan itu sudah disiapkan di APBD 2021, apalagi kan (vaksin) ini keadaan emergency (darurat-red),” kata Andika saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (28/12/2020).
Andika mengungkapkan, alokasi dana BTT untuk vaksinasi lebih diperuntukkan pada pembiayaan pelaksanaan di lapangan. “Kayak fasilitasnya, needle (jarum), alkohol, swabnya, termasuk honor tenaga medisnya itu kita siapkan dari BTT. Yang dikhawatirkan itu kalau vaksinasi ini dibagi ada yang subsidi ada yang mandiri. Dan kalau yang subsidi daerah (wajib) membiayai, yang jelas untuk yang itu kita tunggu (arahan) dari pusat karena kan harus refocusing. Karena kan kita hanya menyediakan anggaran untuk penunjang saja,” ungkapnya.
Andika juga memastikan, vaksinasi tahap awal lebih diperuntukkan untuk petugas yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 di Banten.
“Utamanya tenaga medis dulu yang prioritas, juga aparat TNI dan Polri. Tapi jika ada permintaan kepala daerah harus divaksin pertama saya siap, bersedia,” katanya.
Terkait adanya anggapan masyarakat yang menilai vaksinasi penangkal Covid-19 mempunyai dampak buruk bagi kesehatan, Andika menilai hal itu lantaran kurangnya sosialisasi.
“Kami sudah rakor dengan pusat, di situ diungkap jika kekhawatiran masyarakat soal vaksin karena kurangnya sosialisasi. Karena masyarakat menganggap vaksin itu berdampak buruk bagi kesehatan. Tapi intinya begini prosedurnya ngga main suntik, lihat dulu orangnya didata dulu ngga langsung vaksin. Kan ada mikro planinng dimana data masyarakat riwayatnya (penyakitnya) seperti apa. Kaya ada indikasi gangguan penyakit nanti disesuaikan dengan vaksinasinya,” ujarnya. (Mir/Red/SG)
