LEBAK – Jaro Saija, sesepuh masyarakat Baduy di Kanekes angkat bicara menanggapi beredarnya surat dukungan terhadap Tia Rahmania, Caleg DPR RI di Dapil Banten 1.
Menurutnya warga Baduy tidak berpolitik praktis sehingga jangan dibawa-bawa ke persoalan politik apalagi mengatasnamakan Baduy secara sepihak.
“Saya tidak tahu menahu soal mengatasnamakan (dukungan caleg) PDIP. Orang Baduy tidak ikut-ikutan politik,” kata Jaro Saija, Sabtu (15/6/2024)
Rekaman video keterangan Jaro Saija yang beredar di kalangan wartawan tersebut sekaligus memastikan bahwa tidak benar ada keterlibatan resmi masyarakat adat Baduy di dalam surat dukungan Caleg DPR RI yang dikirim ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Rabu (12/6/2024) yang lalu.
Sebelumnya, beredar pula kabar bahwa pihak Tia Rahmania membenarkan keaslian surat dukungan itu dan memastikan kebenaran dukungan Kasepuhan Citorek dan masyarakat Baduy.
Senada dengan Jaro Saija, Ayah Kemik, sesepuh Desa Kanekes mengecam keras pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat Baduy. Menurutnya warga Baduy hanya berharap hidup aman dan tenteram tanpa harus diseret-seret urusan politik praktis. “Jangan membawa-bawa orang Baduy ke urusan politik. Kami hanya bisa mendoakan semoga aman, uman, repeh, rapih dan loh jinawi. Urusan politik jangan dikait-kaitkan kepada orang Baduy,” ujarnya.
Bantahan Ayah Kemik menguatkan bukti surat dukungan Caleg DPR RI atas nama Tia Rahmania dibuat oleh pihak yang tak memiliki otoritas mewakili warga Baduy.
Menurut Aktivis Kemanusiaan, Muhammad Arif Kirdiat yang seringkali mendampingi warga Baduy keputusan mengatasnamakan warga Baduy tidak bisa sembarangan. Dalam membuat keputusan para sesepuh adat Baduy harus terlebih dahulu bermusyawarah. “Di dalam masyarakat Baduy keputusan dibuat secara kolektif, bukan sepihak,” kata Arif yang baru saja pulang dari Chiang Mai, Thailand, untuk mempresentasikan kajian tentang warga Baduy.
Menanggapi hal yang sama, budayawan Uday Syuhada berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak mengatasnamakan masyarakat adat guna ambisi politik pribadinya. Apalagi ada indikasi pemalsuan tandatangan yang termasuk ke dalam tindak pidana.(Mir/Red)
