KOTA TANGERANG – Terkait anggaran yang dirasionalisasi di bidang pendidikan, beda pernyataan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dengan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Masyati yang notabone bawahan alias pelaksana.
Saat dikonfirmasi BantenNews.co.id, Kepala Dindik Kota Tangerang, Masyati Yulia mengaku tidak mengetahui pasti jumlah anggaran yang bakal dirasionalisasi di bidang pendidikan.
“Masih dalam proses jadi belum ada kepastian,” ujarnya Rabu (15/5/2020)
Masyati menjelaskan penyebab belum pasti jumlah yang akan dirasionalisasi karena DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belum selesai dibahas dan ditandatangani.
“Kalau sudah ditandatangani baru sah secara hukum, soalnya takut ada perubahan lagi,” pungkas Masyati.
Sebelumnya diwartawakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang hanya merasionalisasi sekitar 36,47 persen untuk penanganan Covid-19. Imbasnya, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat tidak diotak-atik.
Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah menyebut telah melaporkan kepada pemerintah pusat dan disetujui. Dirinya mengklaim tidak terjadi pembahasan kembali.
“Sudah gak ada lagi dibahas, sudah selesai, kita sudah sampaikan ke pusat dan sudah disetujui oleh pusat kan DAU kita tidak dipotong,” tutur Arief kepada wartawan, Selasa (12/5/2020).
Menurut Arief saat ini realokasi anggaran telah maksimal yakni sebesar 36,47 persen. Hal itu terjadi pemangkasan disektor Pendidikan serta Barang dan Jasa
“Sudah segitu, kita potong gaji guru dan yang belanja-belanja barang dan jasa juga maksimal. Tidak tahu harus pangkas post anggaran apa lagi” ujar Arief.
Arief mengatakan alasannya ikut memangkas anggaran pada bidang pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan saat ini terbilang besar mencapai Rp1 triliun lebih. Dia mengklaim saat ini pihaknya telah meminimalisir pemotongan anggaran pada post pendidikan.
“Total anggaran pendidikan di kita Rp1,2 triliun. Sebagian besar tersimpan di barang dan jasa, kalau 50 persen dipotong (habis). Kan yang suruh potong Kementerian bukan kita,” tandasnya
(Ren/Red)
