CILEGON – Serapan anggaran Pemkot Cilegon dinilai masih rendah. Itu diketahui berdasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Cilegon 2018 serapan anggaran hanya sebesar 80,57 persen.
Dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp1,9 triliun hanya terealisasi sekitar Rp1,5 triliun lebih. Jumlah itu terdiri dari rincian belanja tidak langsung sekitar Rp715 miliar terealisasi sekitar Rp647 miliar atau sebesar 90,43 persen.
Sedangkan pada pos belanja langsung sekitar Rp1,2 triliun terealisasi Rp943 miliar atau 74,96 persen.
“Dengan tingginya belanja yang tidak terserap baik pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung tentunya menandakan bahwa Pemkot kurang siap dan terburu-buru dalam membuat perencanaan,” ujar Sekretaris LKPJ Walikota Cilegon 2018 Babay Suhaemi, Selasa (7/4/2019).
Akibatnya, kata dia, program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai target.
“Tentu hal ini dipengaruhi beberapa faktor internal dan eksternal pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baik dari sisi SDM maupun masih lemahnya perencanaan, penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan serta masih lambatnya proses pengadministrasian pertanggungjawaban pada masing-masing kegiatan yang dapat mempengaruhi laju pencapaian target,” terangnya.
Sementara itu Walikota Cilegon Edi Ariadi mengakui memang banyak program anggarannya tak terserap. Ini lantaran program pembangunan di antaranya tak mencapai target, seperti pembebasan lahan untuk pembangunan tandon di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Cilegon. Sehingga akhirnya menajdi Silpa.
“Ini karena tandon-tandon itu tanahnya tidak bisa dibebaskan. Ini juga akibat SDM DPU yang tidak bisa menyelesaikan,” katanya. (Man/Red)
