SERANG – Pemerintah akan memberikan bantuan kepada warga korban banjir bandang dan longsor yang rusak rumahnya. Untuk rumah rusak berat pemerintahan akan menyalurkan Rp50 juta per rumah dan Rp500 ribu per bulan untuk sewa sampai rumah yang direhabiltasi rumah rusak ringan. Dana tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Saat ini, kita sedang memvalidasi by name by address untuk memastikan bantuan sampai pada korban terdampak,” kata Sekda Banten Al Muktabar saat menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Lebak, Kamis, (9/1/2020).
Dikatakan, untuk relokasi warga dilaksanakan setelah tanggap darurat dengan rekonstruksi dan rehabiltasi. Sehingga Pemda harus benar-benar valid supaya tepat sasaran.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) pada hari ke-9 Tanggap Darurat langsung memerintahkan tiap OPD yang terlibat dalam penanganan bencana banjir turun ke lapangan guna menyisir semua dan memastikan pelaksanaan penanganan bencana banjir di Lebak sudah tepat.
Mulai dari menyisir setiap Posko, Lokasi Pengungsian, kondisi korban, logistik hingga akses jalan dan jembatan yang selama ini dianggap menutup dan diperintahkan sampai ke ujung area yang terisolir di Kampung Muhara Desa Ciladauen.
“Atas perintah Pak Gubernur Wahidin Halim pada hari ke 9 tanggap darurat ini, tim turun untuk memastikan setiap penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, dan terbukanya akses jalan yang sempat terputus. Kita juga membawa bantuan logistik untuk masyarakat yang baru terbuka aksesnya di hari ini,” ungkap Sekda.
Rombongan Tim Pemprov Banten terdiri dari Plt. Kepala BPBD E Kusmayadi, Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti, Kepala Dinas Sosial Nurhana, Kepala BPKAD Rina Dewiyanti, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M Yusuf, tim Diskominfo, tim PUPR, serta tim Dinas Perkim.
Diawali dari Posko Pengungsian Gedung PGRI Sajira. Di posko ini Sekda Al Muktabar memantau logistik sembako pengungsi, layanan kesehatan, data pengungsi hingga fasilitas MCK bagi para pengungsi.
“Masyarakat yang menggunakan posko pengungsian mulai berkurang karena siang hari pulang ke rumah masing-masing untuk membereskan rumah, malam hari kembali ke posko,” ungkap Sekda.
“Kita menjamin logistik dan layanan kesehatan masyarakat. Kita akan bahu membahu dengan tim lain. Kita juga mendapatkan dukungan dari beebagai pihak untuk mengambil langkah langkah penyelesaian dengan baik,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan bahwa Pemprov Banten tengah memproses pencairan Dana Tak Terduga dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk melakukan penanganan terhadap bencana banjir di Banten kali ini.
Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah untuk dapat menggunakan dana tak terduga bagi penanganan bencana banjir yang kali ini banyak terjadi di sejumlah daerah.
“Dana TT (tak terduga) itu kan memang disediakan di antaranya untuk penanggulangan banjir,” kata Andika.
(You/Red)