SERANG – Walikota Serang, Budi Rustandi mengungkapkan masih ada ribuan warga tidak mampu di Kota Serang yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menggelar rapat pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (Bansos) dan PBI BPJS Kesehatan di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (9/4/2025).
“Kegiatan ini sebagai bentuk koordinasi lintas instansi untuk mempersiapkan pemutakhiran data. Saat ini baru sekitar 42 ribu warga yang terdata sebagai peserta PBI, termasuk tambahan 17 ribu data baru. Kita ingin semua data dari kader, PKH, lurah, camat, operator, OPD terkait hingga Dinkes bisa sinkron,” kata Budi Rustandi.
Ia menegaskan pentingnya data yang akurat agar program bantuan dapat benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai ada warga miskin yang tak terlayani. Salah satu fokus kami adalah memastikan program PBI ini tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh yang benar-benar tidak mampu,” ujarnya.
Budi mengakui masih banyak temuan data yang tidak tepat sasaran. “Kalau soal temuan, saya bilang cukup banyak. Tapi kami tidak saling menyalahkan. Ini soal mencari solusi agar data ke depan benar-benar akurat dan bantuan tidak salah sasaran,” katanya.
Ia juga menyoroti ribuan laporan masyarakat yang mengaku tidak lagi aktif sebagai peserta PBI. Salah satu kasus yang sempat ia tangani langsung adalah anak korban petasan yang sempat kesulitan mendapat perawatan karena status BPJS-nya tidak aktif.
“Makanya saya minta semua pihak turun ke lapangan, jangan hanya duduk di depan laptop. Pendataan harus menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan juga hadir dan memastikan ke depan tidak akan ada lagi peserta PBI yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa alasan jelas.
Saat ini, terdapat tiga kategori PBI: dari pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Serang. Pemerintah Kota Serang berencana menambah kuota PBI hingga totalnya mencapai sekitar 59 ribu peserta.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Muhamad Ibra Gholibi, menambahkan bahwa Wali Kota sejak lama mendorong peningkatan koordinasi antara camat dan lurah untuk memperbaiki penyaluran bantuan.
“Arahan Pak Wali jelas, semua bantuan harus tepat sasaran. Karena itu, kami terus mendorong validasi dan verifikasi data secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain PBI, Pemkot juga menyiapkan sejumlah program tambahan seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penyaluran bantuan CSR. Sebanyak 400 unit rumah akan disediakan bagi warga yang tinggal di tempat tinggal yang tidak layak.
Penulis : Ade Faturohman
Editor: Usman Temposo
 BPJS Kesehatan.){kind=link}