LEBAK – Ribuan warga Lebak Selatan berencana akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut dicabutnya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan di Istana Negara dan Gedung DPR RI, Jakarta.
Rencana aksi unjuk rasa tersebut mengundang banyak perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Para aktivis pun siap bersatu untuk menyuarakan aspirasi yang sudah puluhan tahun dinanti yakni terwujudnya Kabupaten Cilangkahan.
Rizwan Comrade, salah seorang aktivis Lebak Selatan mengatakan, jika dirinya siap untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut.
“Saya menyambut baik rencana aksi unjuk menuntut agar Moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) segera dicabut oleh Pemerintah dan pemekaran Cilangkahan menjadi Kabupaten segera terwujud, tidak ada tawar-menawar lagi soal DOB Cilangkahan, selain Cabut Moratorium,” kata Rizwan saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).
Ia mengungkapkan, sebenarnya warga Lebak Selatan sudah jenuh dengan berbagai ketimpangan diberbagai sektor yang ada di Lebak Selatan yang sudah puluhan tahun merasa terjajah, terisolir dan terasingkan.
“Saya siap ambil komando untuk aksi di Jakarta, bahkan sudah dapat mandat dari Bakor-PKC untuk turun mengepung Istana Negara,” ujarnya.
Sementara itu, Repi Rizali, Ketua Umum Mahasiswa Taktis Demokratis Wanasalam (Matadewa) menyampaikan, kalau melihat urgensi dari pembentukan DOB Cilangkahan, memang harusnya sudah dimekarkan dari dulu terlebih persyaratan dasar dan administratifnya sudah siap.
“Dan ada ketidakpuasan masyakarat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang selama ini dinilai tidak mampu menjadi solusi atas permasalahan masyarakat khususnya di 10 kecamatan,” ucap Repi.
Ia menjelaskan, jika rencana aksi unjuk rasa pada 31 Juli 2024 merupakan gerakan yang memang di dasarkan pada satu kebutuhan sehingga akan banyak elemen yang tergerak untuk ikut serta dalam aksi tersebut.
“Pemerintah pusat seharusnya lebih selektif dan tidak memukul rata bahwa semua wilayah harus moratorium. Karena itu merugikan wilayah-wilayah yang persyaratan dasar dan administratif sudah siap. Dan pemerintah sendiri pada akhirnya tidak konsisten soal moratorium. Pemekaran wilayah di Papua misal, dilakukan oleh pemerintah karena alasan-alasan yang secara sosiologis juga terjadi di beberapa wilayah lain meskipun dengan kadar yang berbeda. Artinya pemerintah juga butuh terhadap pemekaran wilayah,” katanya. (San/Red)
