SERANG – Akademisi sekaligus pemerhati pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Arip Senjaya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMA/SMK/SKh di Banten sebelum membuat sekolah berbasis metaverse.
“Menyimak perkembangan perdebatan gagasan pendidikan menengah atas model metaverse yang sudah dibatalkan, patut disambut baik. Pasalnya untuk mendesain pendidikan perlu dipikirkan dasar paradigmanya terlebih dahulu. Bahkan sekolah terbuka sebagai pengganti model pendidikan metaverse juga tidak bisa dibilang sebagai resep mujarab pengganti metaverse,” ujar Arip, Jumat (22/7/2022).
Arip menilai, pendidikan saat ini adalah pendidikan yang belakangan banyak latah. “Sudah sejak dari perguruan tinggi hal itu bermula. Banyak kampus LPTK mewabahkan metode pengajaran modern dengan suka-ria, sedangkan kualitas output belum menjadi pertimbangan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Arip, metode pengajaran modern bukan berarti telah menerapkan suatu pengajaran yang lebih baik daripada metode tradisional. Karena modern diasumsikan pasti menghasilkan output yang hebat.
Padahal penyertaan teknologi merupakan pilihan metode penyelenggaraan pendidikan. Penerapan sekolah dengan teknologi berasal dari pilihan-pilihan desain metode pengajaran. Setiap metode pengajaran menimbulkan hasil-hasil tertentu terhadap output pendidikan.
“Kita jangan terjebak asumsi hypothesis begini, pakai teknologi canggih untuk pengajaran pasti baik, dan merasa lebih baik dari metode tradisional. Jika seperti itu pikiran pendidik sudah diarahkan ke budaya menyetujui hipotesis. Tidak berani menolak hipotesis teknologis pasti baik,” katanya.
Menurut pria penggandrung catur tersebut, dalam upaya menuju pembelajaran modern Bentuk pengajaran, capaian, kurikulum dan materi yang hendak diajarkan perlu disesuaikan. Termasuk peserta didik harus memiliki orientasi pendidikan.
“Akibat cara berpikir deduktif, kita pun menerima metaverse sebagai kepastian hipotesis, pasti baik. Bersyukur rencana ini sudah dihentikan karena seperti pendidikan online di masa pendemi yang diselenggarakan tanpa kajian, hasilnya tidak menggembirakan. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang berpikir kritis dan induktif,” ucapnya.
Arip juga menegaskan pandangannya terkait penyeragaman metode di berbagai LPTK merupakan semangat penunggalan tanpa kebhinnekaan.
“Dan LPTK rupanya lebih menyerupai semangat pemerintah dalam merespons situasi, peluang untuk mengejar belanja fasilitas. Penerapan sekolah virtual adalah wajah lain dari penunggalan metode. Hal ini sama dengan teori pukul rata, semua materi pendidikan dapat diselesaikan dengan metode virtual itu. Kita lupa bahwa negara ini sejak didirikan sebagai kerajaan, sudah menyadari kebhinnekaan. Bhinneka orangnya, bermacam latar pengetahuan dan motivasi sekolah,” jelasnya.
Arip menuturkan dengan adanya kesadaran bhinneka, Pemprov Banten seharusnya menyadari jika pendidikan di Banten belum mengalami perbaikan yang signifikan. Proyek-proyek di lingkungan pendidikan belum mengarah ke perbaikan wajah pendidikan, perbaiki paradigmanya, operasionalitas pendidikan.
“(Belum lagi) anggaran pendidikan dapat digunakan untuk recharging kekosongan cara berpikir. Kalau pikiran kita lowbat kenapa yang di-recharging adalah baterai perangkatnya , bukan aplikasi pikir di kepala kita,” tuturnya.
Menurutnya, sangat berbahaya jika pemerintah daerah memahami pendidikan sebagai belanja fasilitas. Hal itu menyebabkan pematerialan pendidikan.
“Pendidikan adalah isi yang dimungkinkan oleh fasilitas apa pun. Menggambar boleh dengan arang jika tak ada pinsil. Ketika arang melimpah mengapa harus belanja pinsil. Kita berbicara target. Dan target itu batas. Apakah pendidikan ada dibatasi oleh angka numeric. Maka sangat perlu membuat kajian, mapping wajah pendidikan Banten yang menyeluruh dan mendalam,” ungkapnya.
“Kita hanya mengenal model pendidikan yang mainstream. Jangan-jangan kita juga lupa dengan konsep pendidikan sepanjang hayat yang bisa disiapkan untuk mengantisipasi besaran jumlah output siswa lulusan SMP dan ketersediaan sekolah lanjutan. Bukan sekolah terbuka tetapi pendidikan yang terbuka, yang menghantarkan, yang mampu menginspirasi, yang bermakna, itu semua tanpa batas,” sambungnya.
Ia juga menilai, pendidikan tidak harus di kelas konvensional ataupun kelas virtual.
Sementara, Direktur Masyarakat Belajar Foundation, Atif N Natadisastra mengatakan, sekolah pada umumnya menemui jalan buntu dalam pengajaran.
“Sepanjang pandemi pembelajaran kita lumpuh, colaps. Cara pikir pembelajaran yang bersandar pada pertemuan fisik di ruang kelas salah satu munculnya rasa colaps. Karena cara pikir pendidikan harus ada di ruang kelas, kalau kelasnya tidak ada, kemudian dibuat kelas virtual reality, kelas digital untuk menggantikan kelas. Sekali lagi ini cara pikir bahwa pendidikan harus dilangsungkan di kelas.” kata Atif yang beberapa kali membuat riset berkelas nasional.
Untuk membuat pembelajaran yang disebut modern, lanjut Atif, bukan berarti menggunakan media internet, kecerdasan buatan, virtual reality, Internet of things atau sejenisnya.
“Itu hanya memindahkan ruang pertemuan dari ruang kelas fisik menjadi ruang kelas maya (virtual). Medianya berubah tapi cara pikirnya masih sama, ini muspro. Jadi desain pendidikannya yang lebih dahulu disusun, barulah perangkat apa yang cocok untuk mengatasi kebutuhan desain pendidikan itu,” katanya.
Menurut Atif, dalam pemikiran pendidikan, para pengajar, pemegang kebijakan sekolah jangan mudah terpukau dan menganggap metode yang modern merupakan sarana paling tuntas mengatasi tantangan pendidikan.
“Rasa silau pada perangkat, yang dialami lembaga pendidikan hanya membuat lembaga pendidikan bersolek, tanpa ada upgrading cara pikir,” ujarnya.
Atif juga menilai, sekolah virtual atau model metaverse memang berpotensi sebagai sarana pendidikan manakala dipersiapkan dengan baik, arah desain pendidikannya jelas. Dan virtualitas itu digunakan untuk mendukung arah dan sasaran pendidikan.
“Misalnya saja, pendidikan kita mau cetak tenaga terampil yang mendukung ekosistem pasar gamming, e-sport, pilot-pilot drone, dan bermacam kebutuhan pasar virtual, kita bisa desain sekolah metaverse sebagai sarana inkubasinya,” ucapnya.
Oleh karena itu, desain kebijakan jenis lembaga pendidikan yang hendak dibentuk tetap membutuhkan dan didasari oleh riset dan kajian mendalam.
“Sekolah terbuka atau pendidikan jarak jauh (PJJ) itu belum tentu sama dengan sekolah virtual. PJJ bisa menggunakan perangkat modul utuk tutorial. Jadi tidak virtual. Tidak benar pula pernyataan PJ Sekda yang mengatakan sekolah terbuka, prinsipnya sama dengan sekolah virtual/metaverse,” pungkasnya.
Dalam pandangan Atif juga menilai, masih banyak model pendidikan yang bisa ditempuh sebagai solusi mengatasi masalah-masalah kuantitas pendidikan di Banten salah satunya adalah penguatan pendidikan sepanjang hayat.
(Mir/Red)
