SERANG – Setelah membangun Stadion Banten yang menelan anggaran hampir Rp1 triliun, kini Pemerintah Provinsi Banten akan membelanjakan duit negara untuk
pengadaan kendaraan mewah, yakni Toyota Camry, senilai Rp.2,8 milyar.
Hal itu mencuat pada salah satu tayangan LPSE Provinsi Banten. Pada kode rencana umum pengadaan tertera nama paket pengadaan kendaraan dinas roda empat jabatan Toyota Camry 2.5 V A/T 6 speed otomatis 2494 CC.
“Di satu sisi masyarakat diminta untuk ‘ngajedog di imah’ (diam di rumah) diterapkan PPKM Darurat, Pemprov Banten justru menganggarkan pembelian mobil untuk Sekretariat DPRD Banten, entah untuk siapa. Untuk Pimpinan DPRD kah atau Sekretaris DPRD?” Kata Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada, Rabu (21/7/2021).
Belanja mobil mewah tersebut bagi Uday sangatlah menyakiti hati rakyat. “Sebab tak nampak sedikitpun sense of crisis dari para penguasa di Banten dalam situasi darurat saat ini. Dimana letak rasa keprihatinan mereka? Diletakkan dimana otak mereka? Tak adakah rasa malu pada rakyat yang saat ini sedang menjerit?” tandas Uday.
ALIPP memininta, Pemprov Banten membatalkan pembelian mobil mewah tersebut di tengah kondisi masyarakat Banten butuh bantuan karena sulitnya mencari nafkah di tengah pandemi Covid-19. “Batalkan pembelian mobil mewah itu! Lihatlah rakyat kalian yang dalam kesusahan!”.
Baca juga: Fokus Tangani Covid-19, DPRD Banten Batalkan Pembelian Kendaraan Dinas
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ikhsan Ahmad menilai, Pemerintah Provinsi Banten menganggap Covid-19 tidak ada di Banten. Oleh karena itu, dampak ekonomi dan kesehatan yang dirasakan masyarakat Banten hanya dianggap angin lalu.
Padahal masyarakat Banten tengah kesulitan untuk bertahan hidup karena kondisi ekonomi sangat terpuruk akibat kebijakan PPKM Darurat.
“Pembelian mobil Camry, membuktikan bahwa Covid-19 di Banten tidak ada, pembelian mobil dan berbagai kejadian lainnya, diantaranya, contoh, pembangunan stadion, rumput Italia dan saya yakin kedepan masih banyak lagi adalah simbol-simbol ketiadaan sense of crisis, simbol ketiadaan perencanaan penanganan dan pencegahan Covid-19,” ujar Ikhsan.
Jika Pemprov Banten sibuk mengurusi pembangunan dan belanja yang tidak langsung menyentuh kebutuhan perut masyarakat Banten, Ikhsan menyarankan tidak usah memaksakan masyarakat agar tetap di rumah tanpa mencari nafkah.
“Jadi lebih baik tidak usah menakuti masyarakat untuk mencari nafkah karena ini lebih esensial. Mencari nafkah di tengah ancaman Covid menunjukkan harapan yang tinggi untuk hidup dibandingkan diam di rumah lapar dan semakin sesak nafas mendengar Setwan beli mobil baru, Gubernur dengan rumput Italia nya, belum lagi terjadi korupsi masker di masa pandemi,” katanya. (You/Red)
