MERAK – PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) menyerahkan bantuan sosial (Bansos) kepada warga Kota Cilegon yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19. Bantuan diserahkan secara simbolis di kantor PT PCM, Rabu (13/5/2020).
Direktur Utama PT PCM Arief Rivai Madawi mengaku adanya keterlambatan pihaknya memberikan bantuan tersebut. Menurutnya hal itu disebabkan karena adanya sejumlah pertimbangan menyangkut mekanisme dan regulasi terkait dengan keuangan BUMD.
“Kita akuilah respon kita lambat untuk memberikan bantuan sosial ini. Karena kan adanya penyesuaian anggaran dan bagaimana sejumlah regulasi itu perlu dibahas dulu. Tapi pada prinsipnya BUMD dituntut dapat memberikan support, ikut peduli terhadap masyarakat yang terdampak,” ujar Arief mengawali sambutan.
Dijelaskan, pada tahap awal ini PT PCM menyerahkan bantuan sosial sebanyak 2.000 paket sembako yang diberikan kepada warga di dua Kecamatan, yakni Grogol dan Pulomerak.
“Untuk bantuan ke Pulomerak dan Grogol ini menjadi prioritas karena mereka juga menjadi warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Bantuan rencananya simultan ke Kecamatan lain, kita akan percepat karena ini kan mau Lebaran, dan sembako itu merupakan hal yang penting,” katanya.
Sementara Direktur Keuangan dan SDM PT PCM, Budi Mulyadi menambahkan bahwa untuk menghindari terciptanya kerumunan sekaligus mempermudah pendistribusian bantuan sosial, pihaknya pun melibatkan unsur dari Kecamatan dan KNPI agar dapat sampai langsung ke penerima bantuan.
“Sembako ini juga kita distribusikan ke pondok pesantren. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini masyarakat juga mendoakan agar usaha PT PCM akan lebih maju,” imbuhnya.
Sementara Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati sebagai perwakilan Pemerintah Kota Cilegon mengapresiasi bantuan sosial tersebut. Ia mengaku dapat memaklumi adanya keterlambatan penyerahan bantuan oleh salah satu BUMD Pemkot Cilegon tersebut.
“Saya sangat menyadari, karena kita di BUMD, dalam hal ini pemegang saham ada di Pemkot Cilegon bahwa ada aturan memang yang harus dipatuhi, bantuan yang akan diberikan harus betul-betul mengikuti regulasi yang ada, sehingga itikad baik kita tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Ati menyebutkan, realitas bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 ini benar-benar tengah menjadi perhatian pemerintah daerah. “Masyarakat kita yang terdampak Covid-19 ini cukup banyak. Kalau kita lihat dari fisik bangunan rumahnya baik, tetapi sebenarnya di dalamnya belum tentu, karena sudah banyak sekali warga yang sudah tidak bekerja,” terangnya. (Advertorial)
