CILEGON – Sejumlah fraksi di DPRD Cilegon menyoroti persoalan kemampuan anggaran dan keuangan daerah untuk dapat mampu merealisasikan seluruh program kerja dan belanja daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang saat ini sudah diajukan eksekutif dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Dalam pandangannya menyangkut hal itu, Fraksi Gerindra DPRD Cilegon menilai proyeksi capaian pendapatan daerah yang disajikan dalam naskah RPJMD tersebut masih tergolong rendah untuk mampu merealisasikan besaran belanja.
“Waktu di rancangan awal (RPJMD) ini juga kan sudah kita pertanyakan. Pemkot banyak kepingin, banyak program, tapi tidak dibarengi dengan target pendapatan itu sampai proyeksi di 2026. Harusnya kan direncanakan dengan baik, supaya balance antara belanja dan pendapatan,” ungkap Anggota Fraksi Gerindra DPRD Cilegon, Hasbi Sidik dihubungi usai rapat paripurna secara virtual kaitan pandangan fraksi-fraksi atas Raperda RPJMD 2021-2026, Rabu (14/7/2021).
Wakil Ketua I DPRD Cilegon ini menegaskan, pihaknya menuntut eksekutif agar paling tidak mampu mendongkrak pendapatan tersebut di kisaran 30 persen dari data yang disajikan agar dapat memenuhi belanja program prioritas yang kenyataannya tidak dirasionalisasi kendati masih dalam situasi pandemi.
“Persoalannya ini, sudah tahu kita dalam kondisi pandemi, tapi kenapa programnya tidak dikurangi? Semestinya Walikota itu yang rasional dalam program, apalagi jabatannya itu cuma tiga setengah tahun, jadi tidak harus keukeuh bicara dengan optimisme,” kata Hasbi dengan nada kesal.
Lebih jauh Hasbi bahkan menyesalkan langkah pemerintah yang sebaliknya justru menambah beban belanja daerah di saat program prioritas yang merupakan penerjemahan atas janji kampanye kepala daerah terpilih belum dapat terealisasi.
“Seperti Rumah Sakit Lima Lantai, itu kan tidak ada dalam rencana awal, karena itu hasil kajian ngelongok ke Bantaeng (Sulawesi Selatan). Nah kalau pendapatan itu mampu ditingkatkan 30 persen dari proyeksi, setidaknya apa yang dicita-citakan itu dapat mendekati. Jangan kebanyakan acara lah Pemkot itu,” cetus Hasbi.
Persoalan serupa dipandang oleh Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Cilegon. Kondisi keuangan daerah yang diproyeksikan eksekutif dalam pendapatannya di beberapa tahun ke depan diragukan mampu merealisasikan 19 program unggulan di RPJMD.
“Oleh karena itu Pemkot perlu mengkaji soal pendapatan apakah memungkinkan tidak pendapatan pertahun itu bisa membiayai 19 program prioritas dalam visi misi kepala daerah. Ini kan tentu tidak lepas dari pendanaan atau pembiayaan,” ujar Sekretaris Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Cilegon, Rahmatulloh.
Pemkot sendiri memproyeksikan pertumbuhan APBD akan mengalami peningkatan rata-rata 8,1 persen per tahun dari Rp1,57 triliun APBD tahun 2020 lalu hingga berdampak pada prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD mencapai 42 persen.
“Untuk itu Pemkot perlu mengkaji pendapatan itu setiap tahun. Dan kami pun menuntut Walikota untuk dapat menjelaskan secara terbuka dari mana sumber pendanaan untuk 19 program prioritas itu nantinya,” tandasnya.
Menurut rencana, eksekutif sendiri melalui kepala daerah akan menyampaikan tanggapannya atas pandangan-pandangan fraksi di parlemen tersebut pada Jumat (16/7/2021) lusa. (dev/red)
