SERANG– Ombudsman RI Perwakilan Banten menyebut banyak siswa baru titipan LSM, oknum pejabat, oknum wartawan hingga anggota dewan. Hal itu terungkap dalam konferensi pers hasil pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di kantor Ombudsman Banten, Jalan Kolonel TB Suwandi, Lontar Baru, Kota Serang, Kamis (10/10/2024).
Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi mengungkapkan sejumlah temuan menarik terkait proses PPDB tahun 2024. Salah satunya terkait adanya laporan mengenai oknum yang mengatasnamakan pejabat, LSM, dan media untuk menitipkan siswa di luar jalur.
Di tingkat SMA Negeri, ditemukan 42 siswa yang dititipkan oleh oknum media, 41 siswa oleh dewan, dan 18 siswa oleh kelurahan/kecamatan. Sementara itu, untuk SMP, oknum dewan menduduki urutan tertinggi dengan 235 siswa titipan.
“Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Fadli
Meskipun ada temuan, Fadli menilai, secara umum proses PPDB tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu masih banyak temuan terkait zonasi dan afirmasi. Tahun ini jauh lebih berkurang,” jelasnya.
Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti masalah over kapasitas siswa sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar.
Ia menjelaskan, Ombudsman Banten telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Dinas Pendidikan.
“Kami mendorong agar pemerintah lebih tegas dalam menerapkan batasan jumlah siswa per kelas,” tegas Fadli.
Ia menambahkan, bahwa SMA seharusnya dibatasi hingga 36 siswa per kelas untuk menjaga kualitas pendidikan. Untuk itu, pihaknya menyarankan optimalisasi sekolah swasta sebagai solusi untuk mengatasi masalah kapasitas.
“Pemerintah bisa memfasilitasi kerjasama dengan sekolah swasta untuk menampung lebih banyak siswa,” ujarnya.
Dengan pendekatan ini, lanjut Fadli, diharapkan kualitas pendidikan di Banten dapat meningkat. Ombudsman Banten berharap agar hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem pendidikan.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan mendorong transparansi dalam pelaksanaan PPDB,” ujarnya. (Dhe/Red)
