PANDEGLANG – Rencana pengadaan sepeda listrik oleh Bupati Pandeglang untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kabupaten Pandeglang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Tidak hanya masyarakat, pro dan kontra juga terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang.
Seperti yang diketahui, beberapa fraksi di DPRD Pandeglang ada yang mendukung dan menolak terkait rencana pengadaan sepeda listrik. Adapun fraksi yang menolak pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW diantaranya, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan Fraksi PPP. Sedangkan fraksi yang menyetujui untuk pengadaan sepedah listrik diantaranya, Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB.
Menanggapi perbedaan pendapat di DPRD, Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi mengatakan, perbedaan pendapat yang terjadi di DPRD merupakan sebuah dinamika dalam berdemokrasi dan sudah menjadi hal yang biasa terjadi.
“Kan sebuah demokrasi yang tentunya sebuah perbedaan itu sudah biasa dengan berbagai opsi dan versi masing-masing,” ucap Udi, Sabtu (20/8/2022).
Menurutnya, beberapa fraksi di DPRD yang menolak dan mendukung tentunya mempunyai pandangan masing-masing. Salah satunya fraksi yang menolak kemungkinan besar karena wilayah di Daerah Pemilihan (Dapil) mereka lebih membutuhkan infrastruktur dibandingkan dengan pengadaan sepeda listrik.
“Ketika memang kalangan anggota DPRD yang intensitas mungkin boleh dikatakan yang berasal dari Dapil yang infrastruktur masih dianggap belum terpenuhi lebih cenderung mendorong peningkatan infrastruktur, sedangkan yang mendominasi (mendukung) anggota fraksinya dari perkotaan mungkin pandangannya berbeda karena merasa infrastrukturnya sudah terpenuhi,” katanya.
Saat ditanya pandangan pribadinya terkait pengadaan sepeda listrik, Udi dengan tegas menolak lantaran di Dapilnya masih banyak jalan rusak yang membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, dirinya lebih cenderung mendukung adanya perbaikan infrastruktur atau insentif bagi RT/RW.
“Dan hal-hal lain bagi kesejahteraan RT/RW bagi penolak sepeda listrik pun lebih cenderung mendorong peningkatan insentifnya karena lebih dirasakan kesejahteraannya oleh RT/RW. Kaitan pribadi saya itu sudah tidak perlu ditanya lagi karena saya berasal dari Dapil 5 (mayoritas jalan masih rusak). Artinya saya tidak ada unsur apapun karena berbicara realistis dan rasional saja karena saya berasal dari Dapil 5 ya,” tegasnya.
Meski demikian, dirinya meminta pada semua elemen agar tetap menjaga kondusifitas dan tidak terpecah belah dengan adanya permasalahan ini.
“Justru (perpecahan) itu yang saya khawatirkan juga, jangan sampai masyarakat gara-gara persoal ini jadi diadu domba. Semuanya ada sisi positif dan negatif tentunya. Saya rasa semua dinamakan itu harus jadi pertimbangan oleh semua pihak,” tutupnya. (Med/Red)
