LEBAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak mengklarifikasi soal polemik dana hibah Pilkada Lebak pada tahun 2018 yang dinilai tidak transparan.
Klarifikasi dilakukan KPU dengan menghadirkan seluruh anggota komisioner dan pihak sekretariat di hadapan awak media pada konferensi pers di Kantor KPU Lebak, Jumat (15/2/2019).
”Di sini kita luruskan informasi yang sudah beredar di media massa mengenai dana hibah Pilkada Lebak 2018 yang telah diterima KPU Lebak dari BJB,” ungkap Ketua KPU Lebak, Nikmatullah.
KPU mengakui telah menerima dana hibah berupa 10 jenis barang senilai Rp150 juta dari pihak BJB cabang Rangkasbitung, atas pembukaan rekening sebesar Rp65,5 miliar.
”Pembukaan rekening KPU di bank BJB Rangkasbitung merupakan hasil perundingan dan persetujuan dari seluruh anggota komisioner dan staff KPU Lebak,” kata Sekretaris KPU Lebak, Tedi Kurniadi.
Lebih lanjut, Tedi menjelaskan pembukaan rekening di BJB cabang Rangkasbitung tersebut dilakukan untuk menyimpan dana Pilkada Lebak 2018 senilai Rp65,5 Miliar. Pembukaan rekening sendiri merupakan persetujuan dari seluruh anggota komisioner dan staf KPU.
”Hibah yang diterima KPU dalam bentuk barang, itu merupakan kebijakan dari manajemen bank. Dokumen acaranya sendiri sudah dibuat,” jelasnya.
Tedi mengatakan, dana hibah berupa 10 jenis barang tersebut saat ini statusnya sudah menjadi aset negara yang digunakan untuk menunjang kegiatan KPU Lebak.
”Secara formal kita sudah menyampaikan kepada kantor direktorat Provinsi Banten, dan sudah ada penyerahannya. Jadi hibah yang KPU tersebut telah menjadi aset negara,” kata Tedi.
Sementara itu, mantan Ketua sekaligus Anggota Komisioner KPU Lebak Ahmad Saparudin menegaskan polemik dana hibah Pilkada Lebak 2018 sudah selesai.
”Mungkin ada sedikit keterlambatan dalam mekanisme laporan, itu menjadi salah satu titik lemah kami. Namun semua sudah selesai dengan laporan yang telah diterima oleh semua pihak,” pungkasnya. (Ali/Red)
