SERANG – Pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah mengalami kenaikan dari permintaan awal sebesar Rp4,12 triliun menjadi Rp4,99 triliun atau naik sebesar Rp856 miliar. Diketahui, pinjaman itu akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Muktabar mengatakan, tambahan pinjaman Rp856 miliar merupakan upaya PEN di daerah.
“Tambahan Rp856 miliar pinjaman itu namanya juga (masih) dalam rangka upaya pemaparan program. Seberapa logika (program) bisa dibiayai dan disetujui oleh pemerintah pusat tinggal didiskusikan dan bahas lebih lanjut,” kata Muktabar usai rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Selasa (11/8/2020) kemarin.
Dijelaskan Muktabar, dalam rapat tersebut TAPD dan Banggar membahas formulasi APBD Perubahan 2020 yang akan disisipkan dana bantuan pinjaman dari pemerintah pusat.
“Dukungan itu pinsipnya mereview kembali agenda kita yang terefocusing dalam rangka penanganan Covid-19. Dimana (PEN) itu mengarah pada pendidikan, kesehatan dan recovery ekonomi. Seperti infrastruktur dalam PEN ada komposisi yang kita gunakan dan akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dana pinjaman itu, kata Muktabar, akan dimasukkan dalam APBD Perubaham 2020 dan APBD 2021. Dengan rincian dana yang akan dimasukkan (insert) dalam APBD Perubahan 2020 sebesar Rp856 miliar dan Rp4,13 triliun akan masuk pada APBD 2021.
“Keputusan (usulan) skema itu sedang direview oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Konkretnya nanti akan masuk pada pagu indikatif dalam setiap pembiayaan. Dan khusus yang Rp856 miliar itu sedang kita formulakan dalam postur rencana APBD Perubahan 2020,” katanya.
Menurut Muktabar, untuk skema 2021 juga akan dibahas setelah perubahan 2020 selesai direview oleh pemerintah pusat.
“2020 dan 2021 kan itu satu paket (pinjaman). Tapi pembahasnnya berbeda. Jadi kita selesaikan dulu yang perubahan baru masuk ke (APBD) murni 2021,” ujarnya.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, secara prinsip DPRD mendukung langkah pemprov untuk mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Pihaknya juga berharap, program tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Harapanya bisa bermanfaat khususnya untuk pemulihan ekonomi nasional daerah,” kata Andra. (Mir/Red)
