LEBAK – Empat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Periode 2019-2024 resmi dilantik pada Senin (30/9/2019) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak.
Peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya beserta Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lebak.
Keempat Pimpinan DPRD yang dilantik yaitu Ketua, Dindin Nurohmat dari Partai Gerindra, Wakil Ketua I, Ucuy Masyuri dari Partai Demokrat, Wakil Ketua II, Junaedi Ibnu Jarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Wakil Ketua III, Nana Sumarna dari Partai Golkar.
Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Subchi Eko Putro.
Dalam sambutannya Bupati Lebak mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
“Saya harapkan DPRD Kabupaten Lebak dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya menurut azas otonomi dalam kaitan ini, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh” ucap Bupati melalui siaran tertulis.
Bupati melanjutkan, sebagaimana dipahami bersama bahwa hubungan eksekutif dan legislatif merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
Selain itu Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak juga mengatakan peran DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahah daerah, menjadi sangat penting dan krusial dalam menentukan maju mundurnya suatu daerah dalam prinsip kemitraan dan kesejajaran dengan pemerintah daerah melalui tiga fungsi utamanya yaitu pembentukan perda, anggaran dan pengawasan.
(Red)
