JAKARTA — Indonesia akan membahas keberlanjutan proses perdamaian Israel dan Palestinasaat memimpin rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Situasi Timur Tengah di New York, Amerika Serikat, pada 22 Mei mendatang.
Ketua Satgas Harian Keanggotaan RI di DK PBB Kemlu RI, Hari Prabowo, mengatakan salah satu yang akan Indonesia tekankan dalam rapat yakni seruan kepada seluruh negara, terutama pihak-pihak terkait untuk menghentikan segala tindakan yang mampu menghambat proses perdamaian.
“Ibu Menlu RI Retno Marsudi sudah berulang kali sampaikan sejumlah seruan bagaimana supaya proses perdamaian digerakkan kembali dan prosesnya harus kredibel, antara lain mengikuti parameter internasional yang sudah disepakati sebelumnya,” kata Hari dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Hari menegaskan Indonesia selalu mendukung segala gagasan mengenai proses perdamaian Israel-Palestina selama proposal itu didasari prinsip-prinsip internasional yang disepakati.
Hal itu diungkapkan Hari ketika ditanya terkait sikap Indonesia terhadap proposal damai gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang rencananya diungkap Gedung Putih pada Juni mendatang.
Palestina menolak keras proposal tersebut yang dianggap bukan rencana perdamaian. Palestina menganggap AS tidak netral dan pro-Israel, terutama setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 2017 lalu.
Yerusalem selama ini menjadi sumber konflik Palestina-Israel, di mana kedua pihak sama-sama mengklaim kota tersebut sebagai ibu kota mereka.
Selain itu, AS juga mengisyaratkan bahwa proposal damainya nanti menggunakan pendekatan baru dan tak akan menyertakan solusi dua negara, yang selama ini dianggap komunitas internasional sebagai jalan keluar terbaik konflik Israel-Palestina.
“Bagi Indonesia pendekatan baru itu bagus-bagus saja, tapi fresh approach bukan berarti mengabaikan paramater dan prinsip internasional yang sudah lama disepakati kan? Termasuk soal two state solution ini,” kata Hari.
“Intinya, apa yang sudah disepakati sebelumnya harus menjadi dasar dalam proses perdamaian itu dan setiap kemajuan berikutnya.”
Hari mengatakan rapat tersebut juga akan membahas laporan utusan khusus sekretaris jenderal PBB mengenai proses perdamaian di Timur Tengah secara menyeluruh, seperti konflik Yaman dan Suriah.
Selain itu, rapat juga akan membahas laporan Organisasi PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
“Intinya dalam briefing ini, 15 negara anggota DK PBB ingin membahas aksi nyata apa yang bisa dilakukan untuk selesaikan konflik-konflik di Timur Tengah dan pentingnya memajukan proses perdamaian yang kredibel,” kata Hari.
Selain rapat soal kondisi di Timur Tengah, Indonesia juga akan memimpin debat terbuka DK PBB yang membahas isu perlindungan rakyat sipil dalam konflik bersenjata.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, direncanakan hadir dan menjadi salah satu narasumber dalam debat tersebut yang boleh dihadiri seluruh anggota PBB. (red)
Sumber : cnnindonesia.com
