SERANG – Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa menyampaikan pihaknya telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) guna meminta persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Right Issue di Jakarta pada 26 Februari 2020.
Rapat tersebut dihadiri pemegang saham mewakili 67,57% dari seluruh jumlah saham yaitu Rp 64.109.430.357 lembar saham yang dikeluarkan. RUPSLB Bank Banten menyetujui tiga agenda rapat yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan, Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan HMTED, serta Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.
Perseroan telah mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB untuk melaksanakan Right Issue. Jumlah maksimum Saham Baru yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 400 miliar lembar saham atau setara dengan 40% dari modal dasar dengan nilai nominal Rp. 8,- per lembar saham. “Kami sudah mendapatkan izin dari Pemegang Saham untuk melakukan Aksi Korporasi. Sehingga nantinya struktur modal Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya Rp 3,2 triliun,” ucapnya di salah satu kafe di Tangerang, Kamis (27/2/2020).
Penerbitan saham baru tersebut akan melalui dua tahap, yaitu PUT VI dan PUT VII yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selambatnya dalam kurun waktu 12 bulan sejak keputusan RUPSLB ditetapkan.
“Tujuan utama dilakukannya aksi korporasi guna meningkatkan modal inti perseroan. Sehingga penguatan modal tersebut nantinya akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pengembangan bisnis Bank Banten terutama di sektor penyaluran kredit serta penguatan struktur keuangan sesuai dengan ketentuan Perbankan,” ucapnya.
Selain itu, Perseroan juga akan melakukan penyesuaian Pasal 3 aggaran dasar mengenai maksud dan tujuan, Kegiatan Usaha serta hal-hal yang mendasari dilakukannya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3. (Dhe/Red).
