LEBAK – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kembali menahan tersangka dalam kasus suap di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak yakni MS, calo tanah yang melakukan gratifikasi Rp15 miliar.
Usai dilakukan pemeriksaan, MS ditahan sebagai tahanan rumah lantaran ketika diperiksa dirinya tidak bisa beraktivitas dengan normal dan membutuhkan bantuan kursi roda. Ia ditahan untuk 20 hari yang terhitung sejak Senin (24/10/2022).
“Pada saat diperiksa tersangka menyampaikan hasil riwayat penyakit yang diderita sehingga untuk sementara tersangka ditahan jenis tahanan rumah,” ujar Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Ivan H Siahaan melalui keterangan pers pada Senin (24/10/2022).
Kendati demikian, Tim Penyidik juga telah menjadwalkan untuk pemeriksaan kesehatan secara independen terhadap MS pada Selasa (25/10/2022).
Selama menjadi tahanan rumah, MS dilarang meninggalkan rumah tanpa izin dari Tim Penyidik, dirinya juga diwajibkan untuk lapor seminggu 2 kali serta membagikan lokasi terkininya kepada Tim Penyidik.
“Tersangka dalam hal keadaan darurat terhadap kondisi kesehatan maka dapat langsung mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat dan segera menginformasikan kepada Tim Penyidik,” tambahnya.
Sedangkan untuk anak MS yakni EHP tidak bisa hadir dalam jadwal pemeriksaan pada Senin (24/10/2022) dengan alasan sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya.
“Telah dilakukan pemanggilan kembali untuk hadir di Kejaksaan Tinggi Banten terhadap EHP pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dan diperiksa sebagai tersangka,” katanya.
Sebelumnya, Kejati Banten pada Kamis (20/10/2022) telah menetapkan 4 tersangka dalam dugaan kasus mafia tanah tersebut.
Keempatnya yaitu AM selaku eks Kepala BPN Lebak, DER sebagai pegawai honorer di BPN Lebak sekaligus menjadi penghubung antara AM dengan dua tersangka lainnya yakni MS dan DER.
MS dan DER sendiri diketahui sebagai ibu serta anak yang berperan sebagai calo tanah yang melakukan suap untuk mempercepat permohonan pengurusan sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lebak kurun waktu 2018-2021.
Untuk AM dan DER telah ditahan di Rutan Klas IIB Pandeglang selama 20 hari sejak 20 Oktober 2022 sampai 8 November 2022.
AM dan DER dipersangkakan Pasal 12 huruf a, atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B, atau Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan MS dan EHP dipersangkakan Pasal 13 atau Pasal 5 ayat (1) huruf a, atau Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Nin/Red)
