SERANG – Komisi V DPRD Banten meminta Pemprov Banten segera mencari solusi terkait penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 yang hingga kini belum selesai disalurkan.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari 421.177 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 di delapan kabupaten/ kota baru mencapai 71.615 KK yang telah disalurkan. Dengan rincian Kabupaten Pandeglang sebanyak 27.727 KK dari total 44.673 KK, Kabupaten Tangerang 29.616 KK dari target 149.133 KK, Kabupaten Serang 26 KK dari target 57.100 KK, Kota Tangerang 8.958 KK dari target 86.783 KK dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru terealisasi sebanyak 5.243 KK dari target 22.258 KK.
Sedangkan JPS untuk Kota Cilegon yaitu sebanyak 20.375 KK, Kota Serang 30.200 KK dan Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 KK hingga kini belum ada penyaluran.
Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengatakan dari informasi yang didapat terkait persoalan data penerima bantuan tidak ada masalah. Namun, dari informasi yang didapatnya permasalahan lambatnya penyaluran JPS dikarenakan ketersediaan anggaaran yang minim.
“Contohnya terkait persoalan Bank Banten untuk menyalurkan bantuan di wilayah Serang-Cilegon, untuk datanya sudah selesai. Tapi dananya itu kan nggak ada. Kalaupun ada bertahap,” kata Nizar saat dihubungi, Senin (8/6/2020).
“Bayangin dari bulan April, sudah tiga bulan ke sini dan ini baru tahap pertama. Dan ini belum selesai. Padahal sudah refocusing, sudah dianggarkan. Makanya pemprov harus segera cari solusi,” sambungnya.
Terkait sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2019 sebesar Rp900 miliar, Nizar mengaku telah mendapatkan laporan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti jika dana mengendap tersebut tidak dapat digunakan.
“Dana itu ada tapi ngga bisa diambil. Makanya pinjam ke Bank Jabar Banten (BJB) Rp800 miliar,” jelasnya.
Dirinya juga meminta kepada Pemprov Banten untuk menguatkan kerja sama dengan forum Corporate Social Responsibility (CSR).
“Bagaimanapun pemerintah provinsi harus segera cari solusi JPS. Bisa saja melalui penguatan forum CSR,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, hingga kini penyaluran JPS tahap pertama sudah mencapai 80 persen. “Sekira 70 sampai 80 persen sudah tersalur,” katanya.
Terkait adanya informasi jika pembayaran JPS tahap kedua dan ketiga akan digabungkan, Nurhana mengaku belum ada rencana ke arah itu.
“Kalau tahap selanjutnya kita kurang paham. Bisa tanyakan langsung ke BPKAD,” katanya.
(Tra/Mir/Red)
