SERANG – Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 di tiga wilayah yakni Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon diperkirakan akan terganggu. Hal itu dikarenakan adanya proses merger antara Bank Banten dengan Bank Jabar Banten (BJB).
Diketahui, Pemprov Banten telah menunjuk Bank Banten sebagai bank penyalur JPS untuk wilayah Serang dan Cilegon. Namun, belum sempat menyalurkan, Pemprov Banten memindahkan kas daerah (Kasda) ke BJB.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni menilai akan ada kendala terkait perpindahan rekening kas. Salah satunya mempengaruhi distribusi JPS di wilayah Serang-Cilegon.
“Ini kan janji, harus dipenuhi. Sekarang fakta di lapangan masyarakat ngantre di Bank Banten. Dan tadi saya juga tanyakan ke Pak WH (Wahidin Halim) yang menjawab bahwa ada jaminan dari pusat dalam hal ini presiden yang memerinrahkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan merger antara BJB dengan Bank Banten. Teknisnya 3 bulan,” kata Andra usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Banten di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (27/4/2020).
DPRD Banten, lanjut Andra, juga mempertanyakan terkait operasional Bank Banten selama proses merger.
“Dan dijawab lagi itu sudah dijamin OJK. Intinya mereka ingin menyelamatkan kas daerah. Masalahnya kalau kita diajak ngobrol mungkin ada pandangan lain. Tapi ini kan sudah terjadi. Pada 21 April keluar SK (surat keputusan) Gubernur Nomor 580, dan pada tanggal 23 April keluar surat dari OJK yang menetapkan status Bank Banten sebagai bank apa yah. Kita belum bisa menyampaikan,” terangnya.
Saat ditanya terkait hasil pertemuan antara DPRD Banten dengan Pemprov Banten, Andra mengaku, hasilnya akan dikemukakan secara tertulis.
“Saya sudah perintahkan setiap fraksi untuk memberikan kesimpulan secara tertulis. Dan dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan ke pemerintah daerah,” katanya.
(Tra/Mir/Red)
