CILEGON – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cilegon, Maman Mauludin mengungkapkan Pemkot Cilegon sudah mengambil langkah menyangkut polemik sumber dana pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan serentak dibayarkan pada 5 Juni mendatang.
Langkah tersebut mengikuti petunjuk dari surat edaran dari Menteri Dalam Negeri nomor 903/3387/SJ yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se tanah air menyangkut pemberian THR dan Gaji ke 13 yang bersumber dari APBD. Dimana dalam salah satu poin petunjuknya yakni penggeseran anggaran bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran untuk THR dan gaji ke 13 dalam APBD 2018.
“Saya sudah sampaikan kepada seluruh OPD agar untuk menggeser anggaran kegiatan yang ada untuk pembayaran THR. Tapi apa boleh buat, langkah itu tentu akan berdampak pada target pembangunan yang berkurang,” ujarnya, Senin (4/6/2018).
Disinggung terkait dengan gaji ke-13, Maman tidak menampik bila hal itu baru akan direalisasikan serentak pada bulan Juli mendatang. Namun demikian dirinya harus membahasnya lebih lanjut dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAP) dalam hal ini yakni Sekretaris Daerah Cilegon. “Secara keseluruhan, untuk THR ASN kita berjumlah sekitar Rp20 miliar sampai Rp22 miliar. Untuk gaji ke 13, saya harus konsul dulu dengan Ketua TAPD,” jelasnya.
Pada bagian lain, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Cilegon, Aziz Setia Ade mengaku pihaknya berupaya selektif untuk menentukan anggaran program yang harus digeser untuk pemenuhan THR ASN tersebut.
“Kita mencari kegiatan apa yang sekiranya perlu kita geser (anggarannya). Kita dapatkan optimalisasi air bersih di Pengobelan, setelah kita lakukan kajian tidak layak, maka di perubahan anggaran itu tidak akan kita serap. Kebetulan anggarannya pun pas, kalau mengacu dari anggaran (THR) yang kita butuhkan itu Rp520 juta, nah anggaran kegiatan itu sekitar Rp600 jutaan,” jelasnya. (dev/red)
