SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyediakan 1.348 ton beras sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP) di tahun 2023 ini. Jumlah itu dipastikan mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun.
Penghitungan cadangan pangan pemerintah didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Provinsi Banten, Aan Muawanah mengatakan, saat ini kondisi cadangan pangan di Provinsi Banten dalam kondisi aman atau masuk kategori hijau.
“Artinya kondisinya masih cukup terkendali,” kata Aan, Senin (6/2/2023)
Di dalam PP itu, lanjut Aan, jumlah CPP ditentukan berdasarkan perhitungan dari jumlah penduduk dikali 0,5, dikali kebutuhan perkapita pertahun kemudian dibagi 1.000. berdasarkan data Bappenas jumlah kebutuhan beras per kapita di Banten sebanyak 101,4 per kilogram per tahun.
“Dari perhitungan itu ketemu jumlah besaran CPP yang dibutuhkan sebanyak 1.348 ton per tahun,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Disketapang Provinsi Banten, Dendi Hamadani menjelaskan, mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor I25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, CPP disalurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerjasama internasional, pemberian bantuan pangan luar negeri, dan atau keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
“Termasuk di dalamnya untuk menangani kemiskinan ekstrim yang menjadi fokus Pemerintah saat ini,” jelasnya.
Terkait menjaga stabilitas harga pangan, menurut Dendi, CPP bisa disalurkan melalui Operasi Pasar (OP) dengan perhitungan harga yang diberlakukan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Termasuk ketika terjadi inflasi, Pemprov Banten bisa melakukan intervensi.
“Kita punya Satgas khusus yang mempunyai fungsi untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan stabilitas harganya,” ucapnya.
Penyaluran CPP itu, lanjutnya, dilakukan oleh Bulog. Sehingga, ketika terjadi hal-hal yang dibutuhkan intervensi Pemerintah, kita melakukan koordinasi dengan Bulog untuk melakukan berbagai langkah di atas.
“Jadi stoknya aman untuk tahun ini,” pungkasnya.(Mir/Red)
