SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menyiapkan infrastruktur penunjang sekolah metaverse. Salah satunya menyiapkan platform digital secara baik.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, sekolah metaverse diharapkan dapat menjawab pemenuhan hak dasar masyarakat di sektor pendidikan.
“Mudah-mudahan (sekolah metaverse) ini bisa menjawab masyarakat dapat mendapatkan hak konstitusionalnya atas kesempatan mengikuti pendidikan secara murah bahkan gratis, itu cita-cita besarnya. Sekarang saya formulasikan masih beberapa teknis untuk memastikan itu sesuai aspek regulasi dan harapan bersama,” kata Muktabar, Jumat (8/7/2022).
Muktabar menilai, sekolah ini dapat menjadi solusi calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). “Kita harus punya solusi. Bayangkan yang tidak keterima PPDB banyak sekali minimal kita memberikan solusi itu prinsipnya,” katanya.
Selain itu, lanjut Muktabar, Pemprov Banten juga akan mempersiapkan beberapa SMA unggulan yang akan menjadi pilot project sekolah metaverse.
“Kita akan siapkan beberapa SMA unggulan yang akan di-insert agenda kerja digitalisasi, (termasuk nama sekolah metaverse) juga sedang kita formulasikan. Kita review beberapa hal penyesuaian bahwa dia online dan digitalisasi itu prinsipnya. Nanti kita kasih tau setelah launching,” ucapnya.
Mengenai sekolah swasta apakah akan dijadikan sekolah metaverse, Muktabar menilai hal itu bisa dilakukan. Meski begitu, kesiapannya berbeda dengan sekolah negeri.
“Sekolah swasta juga harus seperti itu. Kita akan carikan solusi yang terbaik, ini kan untuk memenuhi harapan masyarakat jadi kita harus bersama melakukan itu, dan semoga ini jawaban yang memungkinkan,” ujarnya.
Muktabar berharap, pelaksanaan sekolah metaverse dapat dilaksanakan pada tahun ajaran baru ini. “Mudah-mudahan bisa di tahun ajaran ini, itu kan bisa rentang kalau PPDB belum berakhir kita belum bisa itu kan skema pemerintah yang merupakan lanjutan itu,” ungkapnya.
“Kita terus menerus mempersiapkan, namanya baru memerlukan penyesuaian komunikasi teknis, terutama platform digitalnya proses pembelajaran yang penting, syarat sebuah sekolah itu ada guru murid dan kurikulum itu yang mendasar di dunia digital dan dibuktikan dengan 2,5 tahun kita melaksanakan pendidikan secara online, ini ingin kita konkret kan,” sambungnya.
Ditanya apakah pemerintah akan memberikan subsidi pulsa bagi siswa yang melaksanakan sekolah metaverse, Muktabar juga mengaku bahwa hal itu bisa dilakukan.
“Arahnya ke sana (subsidi pulsa dan lainnya) nanti pembiayaan, ya bisa saja (di Anggaran Perubahan-red),” tandasnya. (ADV)
