SERANG – Pasca tsunami yang menerjang wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, banyak rumah warga yang rusak. Selain itu, ada juga beberapa sekolah yang terdampak tsunami.
Setelah membantu melakukan proses evakuasi korban, membuka jalur evakuasi, mendirikan posko bencana, kini Pemerintah Provinsi Banten terfokus untuk memastikan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah berjalan lancar dan berupaya kembali membangun hunian sementara untuk warga yang kehilangan tempat tinggal.
Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Muhtarom, menyatakan, setelah memimpin rapat koordinasi tanggal 3 Januari 2019, Gubernur Banten Wahidin Halim mulai memfokuskan bantuan pada hunian sementara untuk korban tsunami.
“Pengungsi sudah berangsur-angsur kembali ke rumah, namun bagi korban yg rumahnya mengalami rusak dibuatkan posko tersendiri.
Kemudian Pemprov tampil lagi di situ,” kata pria yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten itu, Selasa (8/1/2019).
Data yang diperoleh Posko Penanggulangan Bencana Sekretariat Pendopo Gubernur Banten, terdapat 1530 rumah rusak akibat tsunami. Data tersebut meliputi Kecamatan Labuan sebanyak 350 rumah rusak ringan dan 262 rumah rusak berat, Kecamatan Carita sebanyak 5 rumah rusak ringan dan 77 rumah rusak berat, Kecamatan Cigeulis sebanyak 9 rumah rusak ringan dan 24 rumah rusak berat, Kecamatan Panimbang sebanyak 39 rumah rusak ringan dan 49 rumah rusak sedang 24 rumah rusak berat.
Kecamatan Sukaresmi sebanyak 19 rumah rusak ringan dan 80 rumah rusak berat, Kecamatan Pagelaran sebanyak 14 rumah rusak ringan dan 6 rumah rusak berat, Kecamatan Cimanggu sebanyak 3 rumah rusak berat, dan Kecamatan Sumur sebanyak 23 rumah rusak ringan dan 238 rumah rusak berat.
“Gubernur (Wahidin Halim) yang mengkoordinir semua. Mulai dari evakuasi, proses pengungsian mengerahkan SKPD, dan di pascabencana ini berupaya membangun hunian sementara,” kata Muhtarom.
Mengenai penanganan hunian sementara untuk korban tsunami, dia menjelaskan, pihak kabupaten menyediakan lahan baru untuk hunian, Pemprov Banten berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Kementerian terkait membantu membangun kembali rumah warga yang rusak. “Termasuk dari Pemrov sendiri membantu,” ujarnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim menginstruksikan, lanjut Muhtarom, sebelum masa darurat bencana berakhir 9 Januari 2019 mendatang, proses pembangunan hunian sementara sudah berjalan. “Pak Gubernur sudah menginstruksikan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk membelikan barang (material bangunan) untuk membangun rumah sementara,” ujar dia.
Hingga saat ini, sudah ada proses pembangunan baik dari pihak luar maupun Pemprov Banten. “TNI siap membantu untuk mengerjakan pembangunan rumah sementara.”
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan Rp70 miliar dari dana TT dan bantuan sosial.
“Mulai saat ini, pemprov sudah bisa menggunakan anggaran dari dana tak terduga (TT) untuk kebutuhan penanganan pascabencana tsunami. Adapun besarannya, pemprov menyiapkan Rp70 miliar yang terdiri atas dana TT senilai Rp55 miliar, dan bantuan sosial tak terencana sebesar Rp15 miliar,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Mahdani.
Wakil Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Siti Ma’ani Nina menyatakan Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh OPD dituntut harus cepat melakukan penanganan terhadap hunian sementara warga.
“Koordinasi intensif serta Tim Verifikasi langsung melakukan kooordinasi di bawah komando Pak Gubernur (Wahidin Halim). Selain itu mempersiapkan proses aktifitas belajar siswa dapat berjalan dengan baik serta memastikan sekolah-sekolah tidak digunakan oleh pengungsi tsunami maupun banjir,” kata dia. (You/Red)
